Isu tentang kelas BPJS Kesehatan yang akan segara dihapus mengemuka sejak akhir tahun 2023 lalu. Simak besaran iurannya sekarang.

Maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) turut membuat pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) ramai di BPJS Ketenagakerjaan.

Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan naik 13% hingga Agustus 2024, tidak lepas dari maraknya PHK.

Pemerintah mengumumkan rancangan kenaikan manfaat JKP sebesar 45% dari upah terakhir dengan batas maksimum Rp5 juta selama 6 bulan berturut.

Sektor manufaktur makin menggebu melakukan tranformasi digital. Namun, banyak perusahaan kesulitan mengintegrasikan teknologi canggih, termasuk AI.

BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP kepada lebih dari 37 ribu pekerja terdampak PHK.

Menjelang lengser, Presiden Jokowi berencana menaikkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Wacana itu bergulir saat PHK melonjak.

Pemerintah akan memperluas kriteria penerima manfaat JKP yang juga diberikan kepada pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Manfaat program JKP yang mulanya dibayar 45% dari gaji terakhir untuk 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya dinaikkan menjadi 45% untuk 6 bulan.

Dalam program MLT khsuusnya perumahan pekerja, tidak ada batasan tipe rumah yang mendapatkan fasilitas tersebut.

Aset industri dana pensiun berpotensi bertambah hingga Rp300 triliun jika program pensiun tambahan bersifat wajib berlaku.

Indonesia memiliki program tunjangan pengangguran alias Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Di bawah ini adalah cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan untuk korban PHK 2024.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Tren PHK akan memicu lonjakan klaim JKP karena banyak terjadi di perusahaan besar dan menengah yang mayoritas pekerjanya memenuhi syarat sebagai peserta.

BPJS Watch menilai dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) masih cukup besar meskipun di tengah tren pemutusan hubungan kerja (PHK).