Kemenag akan memanfaatkan aset rampasan senilai Rp13,2 miliar guna membangun gedung KUA dan madrasah.

Merujuk pada Keppres Nomor 51 Tahun 1977, TMII merupakan milik negara Republik Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita.

BMN terdampak banjir pada 11 satuan kerja dengan 15 NUP (nomor urut pendaftaran). Nilai perolehannya Rp35,37 miliar.

Dari 13 K/L, sebanyak 2.112 objek yang diasuransikan dengan nilai aset Rp17,05 miliar.

Awal bulan ini, Inggris menjadi negara pertama di dunia yang mulai mengelola warganya dengan vaksin COVID-19 yang telah diuji coba sepenuhnya, segera diikuti oleh beberapa…

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata terkait dengan program sertifikasi aset pemerintah.

KPK menyatakan penertiban aset dan optimalisasi pemanfaatan barang milik negara merupakan upaya pencegahan korupsi lewat perbaikan tata kelola pemerintahan.

KPK mendorong optimalisasi aset negara dengan mengedepankan sistem yang transparan dan akuntabel.

Proteksi aset negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 97/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

Berdasarkan PMK 97/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, pemerintah harus memproteksikan aset-aset negara melalui konsorsium ABMN secara bertahap hingga 2023.

Pemerintah secara bertahap harus memproteksi aset-aset negara melalui konsorsium asuransi barang milik negara (ABMN).

Sri Mulyani memotivasi para aset manajer untuk berinovasi dalam mengoptimalkan potensi aset-aset milik negara yang khusus BMN saja nilainya lebih ribuan triliun.

Pemerintah menambah daftar penerima manfaat proteksi barang milik negara pada tahun ini. Berikut penjelasan lengkapnya.

Ketua Konsorsium ABMN Didit Metha Pariadi menjelaskan bahwa salah satu risiko yang dapat menimpa aset negara adalah kerusakan yang diakibatkan oleh huru-hara. Selain itu…

Direktur Utama GBK Winarto menyampaikan permasalahan daftar 13 objek aset serta mitra kerja sama merupakan temuan dari BPK.

Tingginya risiko di Tanah Air disebut mampu mendorong belanja proteksi barang milik negara. Begini penjelasan lebih lanjutnya.