Permohonan Chapter 15 Garuda (GIAA) merupakan tindak lanjut atas putusan homologasi PKPU yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Juni lalu.

Tersangka kasus korupsi Surya Darmadi mengaku heran karena surat dakwaannya tipis, padahal nilai kerugian negara yang dituduhkan mencapai triliunan rupiah.

Surya Darmadi bersama-sama Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman disebut memperkaya diri sendiri (Surya Darmadi) senilai  Rp7,59 triliun.

Sengketa merek dagang terjadi antara pemilik MS Glow, dengan Juragan 99 Gilang Widya Pramana dan sang istri Shandy Purnamasari melawan pemilik PS Glow Putra Siregar. Keduanya…

Gugatan Delfi terhadap Kemenkumham diajukan karena merek 'Delfi Chacha' ditolak.

Manajemen PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) menyatakan bahwa PT Harmas Jalesveva (Harmas) belum mengembalikan kewajiban uang yang pernah diberikan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2022, di mana direksi Badan Usaha Milik Negara bertanggung jawab penuh secara pribadi jika…

Kolonel Inf Priyanto, terdakwa kasus pembunuhan terhadap Handi Saputra dan Salsabila di Nagreg, Kabupaten Bandung divonis penjara seumur hidup oleh majelis Hakim Pengadilan…

Hakim yang bersangkutan itu mulai bertugas sejak Mei 2020 dan belum melihat ada kasus menonjol yang ditangani.

Empat gugatan yang dilayangkan nasabah ke BRI terkait dengan kasus salah transfer.

Proses PKPU memberikan ruang bagi Garuda Indonesia untuk bernegosiasi dengan kreditur dalam koridor hukum sehingga bukan merupakan kondisi pailit.

DJKN menyatakan bahwa kegiatan penagihan akan terus dilakukan meskipun pihak obligor BLBI melayangkan gugatan kepada institusi tersebut.

Masa penahanan mantan Habib Rizieq Shihab diperpanjang Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari 9 Agustus 2021 menjadi 7 September 2021.

Hal tersebut karena Bumiputera merupakan perusahaan berbentuk usaha bersama atau mutual.

Pemegang saham telah menggugat Musk dan anggota dewan Tesla, menuduh bahwa kesepakatan 2016 merupakan bailout SolarCity, bukan akusisi.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menghentikan sementara sejumlah agenda persidangan. Hal ini lantaran terdapat pegawai dan hakim yang dinyatakan reaktif Covid-19.