Apabila pelantikan presiden terpilih tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut, persoalan besar di Indonesia akan muncul dan akan terjadi krisis konstitusi.
Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra meminta Mahkamah Konstitusi (MK) bukan hanya mengadili masalah penghitungan perolehan suara pada sidang perkara Perselisihan Hasil…
Terbitnya Peraturan Presiden No.51/2014 yang mengizinkan Teluk Benoa direklamasi membuat suara penolakan terhadap rencana itu semakin meluas di Pulau Bali.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku saat ini tidak terlalu tertarik pada politik praktis dan mencoba untuk lebih fokus pada dunia seni.
Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra enggan berkomentar atas dukungan partainya kepada pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta.
Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengatakan wacana poros tengah dari partai islam untuk menghadapi Pemilu 2014 sudah tidak relevan lagi dengan…
Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan keanehannya pada dua poin putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan Uji Materi UU No 42/2008 Tentang Pilpres yang dilaksanakan…
Ketua Umum Pemuda Penegak Konstitusi Indonesia (PPKI) Syamsul Rizal berpendapat sosok ideal pendamping Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2014 adalah…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan keterlibatan Boediono harus dibuktikan dalam persidangan. Meski demikian, KPK layak meminta keterangan kepada yang…
Para calon legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB) diminta agar tidak perlu terganggu dengan pencegahan bepergian keluar negeri kepada Ketua Umum PBB Malem Sambat (MS)…
Yusril Ihza Mahendra menegaskan Mahkamah Konstitusi tidak bisa menunda pelaksanaan pemilu serentak dengan alasan penyelenggara pemilu tidak siap tanpa terlebih dulu meminta…
Ada pandangan berbeda saat Bisnis menghadiri jumpa pers Asian Agri Group terkait dengan perkembangan kasus denda sengketa pajak senilai Rp2,5 triliun, Kamis (30/1/2014).
Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sengaja mengulur waktu dalam memproses gugatan mantan Menkum/HAM Yusril Ihza Mahendra terkait pelaksanaan…