Ketum Golkar Airlangga dan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra bertemu pada hari ini membahas koalisi.

Yusril Ihza Mahendra meyakini PDI Perjuangan (PDIP) akan mengusung calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 dari kelompok atau partai Islam.

Cak Imin mengatakan pertemuan jajaran PKB dan PBB ini dalam rangka silaturahmi dan mencoba menjajaki kesempatan untuk berkoalisi.

Yusril Ihza Mahendra mengajak partai politik (parpol) melakukan perlawanan jika Pengadilan Tinggi menyetujui eksekusi putusan Pengadilan Negeri JN Jakpus.

Yusril Ihza Mahendra mengapresiasi dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap dirinya apabila diusung menjadi calon presiden (capres).

Yusril Ihza Mahendra memenuhi panggilan Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, Jakarta untuk membahas pembangunan IKN.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan juga mantan Dirjen Kemenkumham Profesor Dr Erman Rajagukguk meninggal dunia.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Singapura berkewajiban menjelaskan pencekalan terhadap Ustaz Abdul Somad.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebut penundaan Pemilu 2024 hanya mungkin mendapatkan keabsahan dan legitimasi jika dilakukan dengan menempuh tiga cara.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dikabarkan memiliki lahan di Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur (Kaltim) 160 hektare.

Yusril menilai pertimbangan hukum MA terlalu sumir dalam memutus persoalan yang berkaitan dengan penerapan asas-asas demokrasi dalam kehidupan partai.

Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa keberatan dari pihak Moeldoko yang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra tidak dapat terima.

Pendukung SBY dan AHY menyebut bahwa dalam mengajukan judicial review (JR) AD/ART ke MA, Yusril mengadopsi totalitarianisme ala pemimpin fasis Adolf Hitler.

Yusril meminta Mahfud selaku pemerintah bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut di MA.

Kader Partai Demokrat Andi Arief mengungkap tarif fantastis pengacara Yusril Ihza Mahendra Rp100 miliar.

Cuitan SBY mengenai hukum dan keadilan diduga menyindir KSP Moeldoko yang mengajukan gugatan terhadap AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.