Penawaran masuk untuk keenam seri tersebut mencapai Rp14,59 triliun. Jumlah tersebut kembali turun dibandingkan penawaran masuk pada lelang sukuk sebelumnya yang mencapai…

Pada Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI) 2020, BI memaparkan penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) pada 2020 sebesar Rp367,31 triliun.

Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh penerbitan SBSN yaitu underlying asset berupa barang milik negara atau proyek APBN

Lelang tersebut dilakukan untuk seri PBS027, PBS029, PBS004 dan PBS028 melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Hingga Senin (22/3/2021), pemerintah telah melakukan lima kali lelang sukuk sepanjang tahun 2021.

Lelang tersebut dilakukan untuk seri PBS029, PBS004, dan PBS028 melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Jumlah penyerapan di bawah target pemerintah mencerminkan tekanan yang terjadi pada pasar obligasi Indonesia. Hal ini terlihat dari pelemahan tingkat imbal hasil (yield)…

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkenalkan salah satu kontribusi APBN untuk pemeratan di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Dirjen Pendidikan Islam saat meresmikan delapan gedung madrasah yang telah dibangun dengan skema SBSN pada tahun anggaran 2020 di Cianjur.

Total penawaran yang masuk pada lelang tambahan tersebut adalah sebesar Rp8,15 triliun. Adapun total nominal yang diserap dari kelima seri yang ditawarkan tersebut adalah…

Lelang hari ini merupakan lelang sukuk negara kedua di tahun 2021. 

Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang luar biasa, dimana saat ini telah ada 11 kementerian yang ikut serta dalam penggunaan SBSN. Sementara pada 2013 lalu, hanya ada…

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasi surat berharga syariah negara (SBSN) 2021 untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sebesar Rp27,58 triliun.

Usulan itu disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani usai paparan proyek SBSN Kementerian Agama 2020.

Pengalokasian telah mempertimbangkan pencapaian kementerian/lembaga, termasuk moratorium untuk sektor dengan kinerja rendah.

SBSN dilahirkan pada 2008 dimulai dari dibentuknya undang-undang (UU). Sedangkan pelaksanaannya baru dimulai 5 tahun kemudian.