APBD Perubahan 2023 bersumber dari PAD sebesar Rp570,47 miliar, pendapatan transfer Rp4,49 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp1,67 miliar.

penilaian laporan keuangan semakin detail, standarnya juga ikut meningkat. Kehadiran BPK untuk membantu mengarahkan dan memberikan solusi permasalahan LKPD.

BPK memberi waktu 60 hari atau dua bulan bagi rekanan yang mengerjakan 15 paket konstruksi jalan tersebut.

Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan untuk mewujudkan hal itu, pengadaan barang dan jasa sudah dilaksanakan sejak kuartal I/2023.

Bersamaan dengan kemandirian fiskal itu, secara nominal realisasi PAD sudah lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan.

Besaran tunda bayar APBD 2021 di Kota Pekanbaru yang harus dituntaskan sekitar Rp70 miliar. Awalnya total tunda bayar mencapai Rp140 miliar.

Kenaikan anggaran perubahan tahun ini salah satunya dikontribusi besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD Riau 2021 yang mencapai Rp1 triliun.

Bank Mandiri terus mendukung pengembangan ekonomi daerah dengan upaya penguatan pengelolaan keuangan daerah melalui strategi digitalisasi transaksi finansial Pemerintah Daerah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) menyebut bahwa hanya dua dari 18 pemda yang masuk kategori mandiri.

OJK kian meningkatkan akses keuangan masyarakat guna mendorong pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan UU HKPD berpotensi mendorong kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) hingga 50 persen.

Lima daerah yang telah membentuk TPAKD di Jatim tahun ini di antaranya adalah Surabaya, Sidoarjo, Magetan, Situbondo dan Lamongan.

Terdapat lima kategori kapasitas fiskal daerah (KFD) yang digunakan terhadap 34 provinsi di Indonesia.

Temuan itu berasal dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala Perwakilan BPK DKI Pemut…

Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menilai bahwa hingga saat ini kemandirian fiskal di daerah masih buruk. Menurutnya, keuangan daerah juga masih memiliki tata kelola…

Sebagai respon terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), Isran menyarankan agar pemerintah langsung menentukan nilai…