Untuk memastikan pabrikan pemegang izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) berdisiplin menerapkan protokol pencegahan Covid-19, mereka diwajibkan membuat…

Di tengah pandemi dan penantian Vaksin Covid-19 yang memicu bayangan resesi Indonesia, pemerintah berupaya terus memacu aktivitas pabrikan melalui penerbitan Izin Operasional…

GBCI adalah indeks itu dirilis oleh lembaga konsultan dan riset TMF Group. Di bawah Indonesia, ada Brasil, Argentina, Bolivia dan Yunani. Sementara itu, China menempati posisi…

Pemerintah menjamin RUU Cipta Kerja memprioritaskan pelaku UMKM terkait dengan kemudahan perizinan. Selain itu, RUU ini juga disebut memberikan perlindungan bagi pekerja…

Bea Cukai Jateng DIY terus menambah izin kawasan berikat (KB) sebagai bentuk fasilitas.

Bea Cukai Jateng dan DIY berikan fasilitas fiskal berupa izin kawasan berikat kepada perusahaan konveksi asal Korea yang berlokasi di Pati.

Kantor Wilayah Bea Cukai Banten memberikan izin fasilitas kepabeanan berupa tempat penimbunan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor kepada sebelas perusahaan di wilayah…

Presiden Jokowi mendorong reformasi birokrasi dan merombak tata niaga dan perizinan yang tidak sehat yang dapat merugikan rakyat.

Dengan masih adanya berbagai praktik business as usual dalam pengaturan layanan (perizinan), sudah saatnya dilakukan reorientasi dan mendorong kembali hukum progresif sebagai…

Selama ini, kata REI, di daerah banyak pihak-pihaknya yang menghambat proyek-proyek pemerintah.

Pelayanan penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan melalui sistem OSS mendukung azas efektivitas dan transparasi.

Sebelumnya, pembudidaya udang wajib mengurus 21 izin usaha sehingga penyederhanaan diharapkan dapat menolong pelaku usaha.

Bank Indonesia mengintegrasikan proses permohonan perizinan di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah melalui online.

Kebijakan relaksasi berupa dispensasi perizinan atau persetujuan bidang kepelabuhanan didesak untuk diberlakukan secara merata dan transparan.

Pelayanan secara langsung telah dihentikan sampai dengan waktu yang belum ditentukan dan masyarakat tetap dapat mengakses layanan DPM-PTSP secara online.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait perizinan izin edar dan izin impor alkes.