PP 78/2015 tentang Pengupahan dinilai akan menghindarkan terjadinya politisasi penetapan besaran upah minimum oleh kepala daerah yang biasa terjadi setiap tahunnya.
Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah berharap Pemerintah tidak mengintervensi dewan pengupahan terkait penetapan upah minimum kabupaten/kota.
Pemerintah akan segera menerbitkan PP yang khusus mengatur tentang keberadaan dewan pengupahan khusus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai regulasi turunan dari UU No.…
Pengimplementasian PP Pengupahan No. 78/2015 masih mengundang kontroversi. Pasalnya, sejumlah elemen buruh menganggap PP tersebut tidak berpihak kepada mereka.
Satu peneliti dari Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengklaim pekerja yang menolak diimplementasikannya PP No. 78/2015 tentang Pengupahan hanyalah pekerja yang…
Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati meminta kepada pemerintah untuk merevisi PP No. 78/2015 tentang Pengupahan karena dinilai tidak memberikan peningkatan kesejahteraan…
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa untuk penentuan kenaikan upah minimum pada tahun depan tidak akan dilakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL).nn
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penerbitan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan bukanlah ditujukan untuk kepentingan pengusaha semata, namun untuk kepentingan…
Kalangan pekerja meminta kepada DPR RI untuk membentuk panitia khusus (pansus) anti upah murah dalam rangka menolak PP No. 78/2015 tentang Pengupahan.n
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memnta kepada kalangan pekerja untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan disahkannya PP No. 78/2015 tentang Pengupahan.n
Pemerintah akhirnya menjawab alasan penggunaan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam penghitungan kenaikan upah minimum yang diatur dalam PP No. 78/2015 tentang…
Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan alasan digunakannya masa 5 tahun dalam melakukan pengkajian item dan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penghitungan…
Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan setidaknya delapan regulasi turunan dari PP No. 78/2015 tentang Pengupahan yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo akhir…
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono menyatakan akan melakukan rapat lanjutan pekan depan terkait nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI Oktober…