Pengimplementasian PP Pengupahan No. 78/2015 masih mengundang kontroversi. Pasalnya, sejumlah elemen buruh menganggap PP tersebut tidak berpihak kepada mereka.

Jutaan buruh berencana melakukan aksi mogok kerja nasional pada 18--20 November 2015 jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Satu peneliti dari Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengklaim pekerja yang menolak diimplementasikannya PP No. 78/2015 tentang Pengupahan hanyalah pekerja yang…

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati meminta kepada pemerintah untuk merevisi PP No. 78/2015 tentang Pengupahan karena dinilai tidak memberikan peningkatan kesejahteraan…

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penerbitan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan bukanlah ditujukan untuk kepentingan pengusaha semata, namun untuk kepentingan…

Kalangan pekerja meminta kepada DPR RI untuk membentuk panitia khusus (pansus) anti upah murah dalam rangka menolak PP No. 78/2015 tentang Pengupahan.n

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memnta kepada kalangan pekerja untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan disahkannya PP No. 78/2015 tentang Pengupahan.n

Pemerintah akhirnya menjawab alasan penggunaan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam penghitungan kenaikan upah minimum yang diatur dalam PP No. 78/2015 tentang…

Pemerintah menghapuskan ketentuan diperbolehkannya penggunaan mata uang asing dalam pembayaran upah pekerja dalam PP No. 78/2015 tentang Pengupahan.n

Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan setidaknya delapan regulasi turunan dari PP No. 78/2015 tentang Pengupahan yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo akhir…

Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang masuk ke dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono menyatakan akan melakukan rapat lanjutan pekan depan terkait nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI Oktober…

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melalui aksi serentak di berbagai wilayah di Indonesia mendesak para gubernur dan bupati untuk menolak paket kebijakan ekonomi…

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Bali menilai keputusan pemerintah pusat mengeluarkan skema kenaikan upah buruh berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi…

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Priyono mengatakan akan mempelajari mekanisme pengupahan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam Paket Kebijakan IV.nn

Kebijakan upah belum memberi angin segar bagi UKM di Tangerang