Indeks tertentu secara pasti akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP) yang masih dalam proses penyusunan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai memberikan sinyal terkait besaran upah minimum pada 2023 yang akan segera diumumkan akhir November.

Memasuki Semester II/2022, Kemenaker mulai menghitung upah minimum periode 2023. Tahun lalu, rerata kenaikan UM sebesar 1,09 persen, bagaimana untuk 2023?

Penerapan struktur dan skala upah di perusahaan  bertujuan agar upah yang diterima berkeadilan dan menguntungkan pengusaha dan pekerja/buruh.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa revisi PP Pengupahan itu tentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di satu sisi, dan di sisi lain tidak menganggu kelangsungan…

Dewan Pengupahan Kota Sorong segera terbentuk menindaklanjuti hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat yang digelar di Manokwari pekan lalu.

DENPASAR Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali menyebutkan ada sebanyak 30% perusahaan di Bali belum menerapkan struktur skala upah, padahal aturannya telah ditetapkan sejak 2015.

Lagi-lagi sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari tripartit (Pemerintah, Pengusaha, Buruh) masih berlangsung alot. Sidang kedua yang digelar kembali pada Rabu (19/10/2016)…

Kementerian Ketenagakerjaan mengakui proses sosialisasi sistem pengupahan baru yang tertuang dalam PP No. 78/2015 sangat sulit, terutama di kalangan pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan aturan khusus yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan sistem pengupahan yang baru.

Kalangan Buruh di Depok mengancam akan mogok kerja apabila pengusaha tidak melaksanakan rekomendasi yang ditetapkan Dewan Pengupahan Depok.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan PP Pengupahan merupakan kebijakan yang terbaik yang bisa diambil pemerintah untuk kepentingan dunia usaha dan para pekerja.

PP 78/2015 tentang Pengupahan dinilai akan menghindarkan terjadinya politisasi penetapan besaran upah minimum oleh kepala daerah yang biasa terjadi setiap tahunnya.

Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah berharap Pemerintah tidak mengintervensi dewan pengupahan terkait penetapan upah minimum kabupaten/kota.

Pemerintah akan segera menerbitkan PP yang khusus mengatur tentang keberadaan dewan pengupahan khusus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai regulasi turunan dari UU No.…