Pemerintah harus melakukan sosialisasi harus memberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku sehingga tidak muncul kebingungan dan multiinterpretasi kebijakan yang bisa…

Revisi Undang-Undang (RUU) sebagai perubahan atas UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diputuskan masuk dalam pembahasan program legislasi nasional…

Bisnis, JAKARTA — Tertutupnya upaya peninjauan kembali suatu putusan hubungan industrial digugat di Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.n

Pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memerika dan memutus di tingkat pertama perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan,…

Serikat Pekerja PT Pelni (Persero) menunggu respons manajemen perusahaan atas aspirasi kenaikan upah. Jika tuntutan itu tidak dihiraukan, mogok kerja akan digelar.

JAKARTA — Peningkatan kompetensi para pekerja dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi konflik industrial antara pekerja dan perusahaan.

Komisi Yudisial (KY) kembali menyeleksi calon hakim ad hoc hubungan industrial Mahkamah Agung. Setidaknya, sekitar lima orang calon hakim ad hoc tersebut menjalani seleksi…

Penguatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dalam memberikan kesejahteraan kepada pekerja, menjadi prioritas Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial…

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV mendapat sambutan dari berbagai pihak. Namun demikian, pemerintah dinilai masih perlu memastikan kejelasan dari pasal-pasal yang dikeluarkan…

Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri mengatakan penguatan pola kemitraan antara pengusaha dan pekerja dibutuhkan dalam menghadapi pelambatan ekonomi global dan nasional.

Pengamat tenaga kerja Payaman Simanjuntak menilai upah minimum provinsi (UMP) bukanlah kunci dari terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Belum harmonisnya hubungan pengusaha dan pekerja diklaim sebagai akibat dari minimnya jumlah mediator hubungan industrial di Tanah Air.

Perselisihan hubungan industrial diarahkan untuk diselesaikan melalui mediasi sehingga ada win-win solution bagi kedua belah pihak yang bermasalah.

BISNIS.COM, JAKARTA--Kamar Dagang Industri meminta pemerintah mendorong iklim usaha yang kondusif  dengan melakukan penataan kembali sistem pengupahan yang saling menguntungkan…