BPJS Kesehatan mencatat bahwa pada akhir 2020, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 222,46 juta orang.

Presiden menyampaikan setelah menerima banyak masukan dari masyarakat, pemerintah memutuskan pemberian vaksin Covid-19 secara gratis.

BPJS Kesehatan membekukan akun yang belum dilengkapi data nomor induk kependudukan mulai Minggu (1/11/2020)

Proses pembaruan data yang dilakukan mulai Minggu (1/11/2020) lalu, akan membuat BPJS Kesehatan menonaktifkan kepesertaan peserta yang belum lengkap datanya.

Setidaknya ada dua poin utama kenapa ekosistem big data, terutama prinsip Know Your Costumer (KYC) bakal bermanfaat buat program JKN.

Dalam satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, DJSN memberikan enam catatan perbaikan jaminan sosial.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan bahwa kondisi perekonomian yang penuh tekanan akan menimbulkan gelombang PHK, seperti yang sudah terjadi sepanjang…

Presiden Joko Widodo telah menetapkan panitia seleksi pimpinan BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden (Keppres) 97/P 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon…

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan telah mencicil utang klaim carry over dari 2019 senilai Rp15,5 triliun. Gelontoran dana dari…

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Bencana…

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Agus Susanto menjelaskan bahwa pada pekan lalu, pihaknya bersama sejumlah menteri melakukan pembahasan terkait rencana…

Berdasarkan laporan keuangan yang diaudit per 31 Desember 2019, BPJS Kesehatan membukukan pendapatan iuran senilai Rp111,75 triliun.

Kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan…

Peleburan kelas peserta tersebut direncanakan mulai pada tahun ini dan diharapkan terlaksana paling lambat pada 2022.

Penerapan kelas standar bagi peserta BPJS Kesehatan dinilai belum dapat dilakukan seiring adanya risiko penumpukan peserta yang belum terakomodir oleh kapasitas ruangan perawatan.

Defisit BPJS Kesehatan diperkirakan akan turun pada tahun ini menjadi sekitar Rp185 miliar seiring berlakunya kenaikan iuran.