Kemenkumham menyatakan bahwa penggunaan barang palsu atau KW melanggar kekayaan intelektual. Pejabat negara semestinya memberikan contoh.

Tokopedia mencatat peningkatan jumlah moderasi toko yang melanggar HKI mencapai lebih dari 2,5 kali lipat.

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia

Para pelaku ekonomi kreatif didorong untuk memiiki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna melindungi produknya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan dibutuhkan pedoman penilaian atas nilai ekonomis HAKI sebelum dapat dijadikan jaminan utang oleh lembaga keuangan.

Bisnis, JAKARTA — Implementasi hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit di lembaga keuangan masih membutuhkan berbagai penyesuaian. Lembaga keuangan dan pelaku industri…

Implementasi film hingga konten Youtube sebagai jaminan kredit bank telah dilakukan di sejumlah negara dengan melibatkan perusahaan finansial besar.

OJK telah memetakan sejumlah tantangan bagi perbankan, yang berpotensi muncul dalam implementasi HKI sebagai jaminan kredit.

Pengusaha daerah yang memiliki merek, hak cipta dan hak kekayaan intelektual dapat meraih lebih banyak keuntungan

Adapula satu permohonan indikasi geografis, yaitu Kopi Excelsa Jombang.

DJKI Kemenkumham terus membuat langkah-langkah nyata dalam membantu pelindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual (KI) di tengah masyarakat.

Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan akan mendalami manajemen risiko dari hak kepemilikan intelektual sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun…

Baim Wong secara resmi meminta maaf dan mencabut pendaftaran HAKI Citayam Fashion Week.

OJK menilai kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan sepenuhnya merupakan kewenangan bank berdasarkan hasil penilaian terhadap calon debitur.

Lantas apa sebenarnya pengertian HAKI, fungsi, jenis, syarat, biaya hingga prosedur pengajuannya? Berikut ulasannya.

Simak syarat dan ketentuan soal lagu dan film bisa jadi jaminan kredit bank mengacu pada PP 24/2022.