Terdapat potensi risiko akibat kebangkrutan perusahaan asuransi yang dapat disebabkan oleh salah urus dan atau kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

Pihak direksi, komisaris, dan pemegang saham Kresna Life tidak hadir dan belum memberikan informasi perkembangan atas permintaan OJK.

Saat seseorang membeli asuransi maka mereka membeli perlindungan terhadap kerugian finansial yang tidak terduga. Kenali jenis asuransi.

AAUI mencatat asuransi kredit menjadi lini usaha dengan klaim dibayar tertinggi pada kuartal III/2022.

UU PPSK atau omnibus law keuangan akhirnya mengatur soal program penjaminan polis asuransi yang dilakukan oleh LPS. Simak detailnya.

Pemilik polis asuransi pasti pernah menemui fenomena klaim ditolak. Setidaknya, ada lima alasan utama kenapa pengajuan klaim nasabah mendapat penolakan.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) berharap agar LPP dapat menjalankan tugasnya tepat dua tahun sejak UU diundangkan.

Mengacu pada RUU PPSK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapat tugas untuk menjamin polis asuransi.

LPP sebagai lembaga penjamin premi akan berperan memantau kegiatan perusahaan asuransi, sehingga ada sparring partner OJK membina dan mengawasi.

"Memang program penjamin polis yang kami usulkan hanya menjamin unsur proteksi saja, seperti meninggal, sakit, kecelakaan, sedangkan unsur investasi tidak."

Per 22 April 2022, IFG Life juga sudah membayarkan klaim senilai Rp3,397 triliun kepada para nasabah restrukturisasi Jiwasraya yang sudah berpindah ke IFG Life.

Bisnis, JAKARTA — Proses transfer polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih berlangsung. PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life menyampaikan proses transfer polis mencapai…

Bisnis, JAKARTA — PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life menyatakan proses transfer polis hasil restrukturisasi dari nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah mencapai lebih…

IFG Life sudah mengalihkan polis lebih dari 55 persen atau sebanyak 156.216 polis sejak 18 Desember 2021.

UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengamanatkan lembaga tersebut harus sudah ada paling lambat tiga tahun setelah undang-undang perasuransian terbit.

Pendirian Lembaga Penjamin Polis menjadi prioritas OJK karena pembentukannya telah molor dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.