Ketua KSPI Saiq Iqbal menjabarkan bahwa terdapat dua unsur utama penyebab kerugian dalam kasus megaskandal Jiwasraya dan Asabri. Kedua faktor itu terkait dengan pengelolaan…

Selain pasal pidana korupsi, tersangka kasus korupsi dana investasi Asuransi Jiwasraya juga dijerat pasal pencucian uang.

Pieter Rasiman adalah tersangka yang kedelapan, menyusul 6 (enam) orang tersangka sebelumnya yang sudah menjadi Terdakwa dan diputuskan bersalah

Seiring dengan meningkatnya atensi dan jumlah pemegang polis yang mengikuti program restrukturisasi, Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya berencana menambah personel…

Sebagian pengamat menyatakan bahwa unrealized loss investasi BP Jamsostek adalah risiko investasi dan bukanlah suatu tindak pidana. Namun fakta di pengadilan, dalam kasus…

Informasi lengkap dan pendaftaran lelang dapat diakses di tautan www.jiwasraya.co.id/lelang.

Informasi itu disampaikan oleh manajemen Jiwasraya dalam pengumuman resmi yang dimuat di harian Bisnis Indonesia edisi Selasa (2/1/2021).

Pengungkapan kasus korupsi Asabri tak lepas dari campur tangan Menteri BUMN Erick Thohir. Pada akhir tahun lalu, dia mendesak agar Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil alih…

Fakhri Hilmi adalah eks Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal OJK pada periode 2014 - 2017 yang tersangkut perkara korupsi Asuransi Jiwasraya.

Fakhri Hilmi sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada pertengahan 2020 silam.

Namun, Kejagung belum menerima perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perkara tindak pidana korupsi BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Ada lebih dari 100.000 nasabah Asuransi Jiwasraya yang menyetujui restrukturisasi setelah dua pekan pendaftaran dibuka.

Begini kelanjutan restrukturisasi polis nasabah Jiwasraya.

Hakim PN Jakarta Pusat memutuskan menolak eksepsi para tergugat yakni Jiwasraya, OJK, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan KEB Hana Bank dalam sidang gugatan nasabah…

Dalam salinan surat yang diperoleh Bisnis, tertulis bahwa pemegang polis diberi tenggat waktu hingga 30 hari untuk menentukan pilihan restrukturisasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, para pemegang polis memperoleh tiga bundel surat dari Jiwasraya.