Proyek Rempang Eco City berpotensi memantik konflik sosial yang serius sehingga dinilai perlu ditahan.

Ahli hukum pidana mengomentari potensi pemidanaan terhadap PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan lahan Hotel Sultan

Sejumlah pakar hukum menilai pemerintah dan PT Indobuildco perlu mengambil langkah mediasi terkait rencana eksekusi lahan Blok 15 Kawasan GBK atau Hotel Sultan

PPKGBK meminta PT Indobuildco untuk mengosongkan kawasan Hotel Sultan secara baik-baik jelang tenggat eksekusi Jumat depan

Bentrok aparat dan masyarakat akibat sengketa lahan terjadi di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, Kamis (21/9/2023).

Bos Indobuildco, Pontjo Sutowo melalui kuasa hukumnya meyakini pengosongan Hotel Sultan tak akan dilakukan karena hak pengelolaannya belum berakhir

Kuasa Hukum Pontjo Sutowo menegaskan masa pembaruan HGB Hotel Sultan selama 30 tahun sampai 2053 sesuai isi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021

Pendekatan manusiawi harus dilakukan dalam penyelesaian konflik Pulau Rempang.

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyatakan, Pemerintah akan mengelola secara penuh pengelolaan Hotel Sultan usai memenangi gugatan putusan…

Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan telah habis dan PTUN memutuskan Kemensesneg menjadi pengelola sah lahan dan bangunan tersebut.

Kementerian ATR/BPN mengungkapkan modus-modus mafia tanah yang sering terjadi di tengah masyarakat.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengungkapkan 3 permasalahan utama sengketa lahan yang sering terjadi di Indonesia.

Komnas HAM membeberkan hasil temuan lapangan usai mengunjungi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Sabtu (12/2).

Ganjar Pranowo mengklaim bahwa pengukuran tanah di desa Wadas hanya dilakukan di lahan milik warga yang sudah setuju dengan pembangunan proyek Bendugan Bener.

Polda Jateng menyatakan 64 warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah yang sempat diamankan akan dibebaskan hari ini.

Julian Duwi Prasetia, Divisi Advokasi LBH Yogyakarta sekaligus anggota Tim Hukum Warga Wadas mengaku kesulitan untuk menemui dan mendampingi warga sejak Selasa (8/2/2022).