Perusahaan yang tergabung dalam induk usaha BUMN industri pertambangan akan diarahkan untuk fokus mengelola jenis sumber daya yang menjadi lini bisnis utama mereka.

JAKARTA—Menjelang pembentukan holding BUMN sektor tambang pada pekan depan, Kementerian BUMN dan BUMN terus menepis isu penjualan saham BUMN yang sekarang beredar luas di…

Menjelang pembentukan holding BUMN sektor tambang pada pekan depan, Kementerian BUMN terus menepis isu penjualan saham BUMN yang sekarang beredar luas di masyarakat.

Lantaran masih menuai kontroversi dan penolakan, langkah judicial review Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2016, yang menjadi payung hukum pelaksanaan holding BUMN,…

Pembentukan holding pertambangan akan meningkatkan ekuitas PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum menjadi Rp87 triliun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Saham Perusahan Perseroan (Persero), Holding Badan Usaha…

DPR segera memanggil Rini Mariani Soemarno dan Sri Mulyani untuk membahas dan meminta penjelasan terkait dengan dasar hukum yang digunakan dalam rencana pembentukan holding…

JAKARTA Kementerian Badan Usaha Milik Negara membagi segmentasi bisnis bank-bank pelat merah yang akan berada dalam holding jasa keuangan yang dikepalai oleh PT Danareksa…

Bisnis.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian BUMN memaparkan alasan pembentukan holding jasa keuangan yang terdiri atas 4 bank dan 3 lembanga keuangan nonbank.

Pembentukan holding BUMN pertambangan dinilai tidak akan efektif jika ditujukan untuk mencetak efisiensi kinerja perusahaan, dan justru dikhawatirkan menciptakan problematika…

Berita tentang rencana pembentukan holding BUMN serta program amnesti pajak jilid II menjadi sorotan sejumlah media massa hari ini, Senin (20/11/2017).

Sinergi dan value creation Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Itulah tagline yang disampaikan pemerintah saat meluncurkan peta jalan baru BUMN 2016-2019.

Setelah tertunda selama hampir 11 tahun dan Menteri BUMN telah dijabat secara bergantian oleh 5 orang, holding BUMN tambang akhirnya akan segera terbentuk pada penghujung…

Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi berpendapat, pembentukan holding BUMN pertambangan berpotensi memunculkan masalah karena diintervensi…

JAKARTA — Pemerintah memastikan tiga emiten yang akan bergabung dalam holding BUMN pertambangan tidak perlu melaksanakan kewajiban untuk melakukan penawaran tender wajib.

Pemerintah tetap memiliki kendali di perusahaan yang akan tergabung ke dalam holding BUMN tambang kendati saham negara di BUMN tersebut akan dialihkan ke PT Indonesia Asahan…