Satu per satu, induk usaha badan usaha negara terbentuk. Dasar pendirian holding ini adalah menyatukan kendali perusahaan-perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis sehingga…
Pembentukan Holding BUMN Jasa Keuangan telah mencapai tahap akhir. Langkah pemerintah menyatukan seluruh lembaga keuangan pelat merah tersebut diproyeksikan rampung pada…
Pembentukan holding jasa keuangan perbankan akan rampung pada Juli 2019. Proses penggabungan lembaga keuangan milik negara ini telah mendapatkan restu dari Komite Stabilitas…
Bisnis, JAKARTA — Pembentukan Holding BUMN Jasa Keuangan telah mencapai tahap akhir. Langkah pemerintah menyatukan seluruh lembaga keuangan pelat merah tersebut diproyeksikan…
Bisnis, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai rencana pembentukan holding penerbangan berpotensi mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat antarmaskapai penerbangan.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyarankan kebijakan holding BUMN di bidang aviasi dipikirkan matang-matang karena bisa memengaruhi iklim persaingan usaha yang sehat.
Holding BUMN Jasa Keuangan yang ditargetkan tuntas pada semester I/2019 diharapkan akan mendorong ekspansi bisnis perbankan dan lembaga nonbank yang terlibat di dalamnya.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara menargetkan pembentukan holding jasa keuangan, asuransi, sarana prasarana…
PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) mengklaim pembentukan holding BUMN sarana dan prasarana penerbangan akan memperkuat industri aviasi Indonesia hingga di kancah global serta…
Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara meramu strategi untuk memperbaiki kinerja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang masih merugi hingga akhir 2018 mulai…
Pembentukan holding BUMN penerbangan, yang ditargetkan rampung semester I/2019, dinilai dapat meningkatkan pelayanan perseroan pelat merah di sektor itu serta melakukan ekspansi…
Pembentukan super holding BUMN akan menghilangkan peran Kementerian BUMN dan perseroan pelat merah akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden tanpa melalui lembaga negara.
