Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman menilai Indonesia belum merdeka dalam penegakan hukum karena masih kental abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.

Setelah 2020 hingga April 2022, hasil survei Indikator Politik menyatakan responden yang merasa penegakan hukum sudah bagus hanya berada pada rentan 41 hingga 34,6 persen.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei bahwa kepuasan masyarakar terhadap pemerintahan Jokowi turun.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan responden optimistis kinerja ekonomi nasional ke depan terus positif. Namun, dari sisi penegakan hukum…

Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan survei SMRC, penilaian publik terkait penegakan hukum selama 2 tahun pemerintahan Jokowi semakin buruk.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mendorong pelaku usaha di Bali untuk memanfaatkan relaksasi dari beleid penegakan hukum persaingan usaha yang sudah berlaku sejak…

PPKM darurat tidak efektif untuk mengatasi krisis tersebut karena pemerintah tidak memaksimalkan tiga instrumen kekuasaan yaitu instrumen law enforcement (penegakan hukum),…

Sinergi Bea Cukai dengan instansi pemerintah daerah serta aparat penegak hukum terus dilakukan untuk meningkatkan pengawasan.

Bea Cukai Pangkalpinang bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya di Pulau Bangka untuk memperkuat memperketat penegakkan hukum.

Penyelewengan dan industrialisasi hukum yang koruptif bisa lebih mudah diselesaikan jika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang otoriter.

Presiden Jokowi mengingatkan kepada para penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan sebaikn-baiknya, tidak menggigit orang yang benar dan tidak pura-pura salah gigit. Presiden…

Pemprov Sumut mendukung setiap upaya penegakan hukum di daerah ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi.

Pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul menilai, revisi UU tentang KPK yang telah disetujui Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU diperlukan agar…

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan Agus Rahardjo belum maksimal.

JAKARTA — Upaya pemberantasan hukum dinilai masih terkendala oleh praktik perdagangan hukum terutama dalam perkara bisnis atau sengketa perdata yang melibatkan cukong tertentu.…