Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan rencana pengubahan skema penyaluran subsidi listrik kepada masyarakat agar bisa lebih tepat sasaran.
PT PLN (Persero) mengkhawatirkan pengenaan pajak karbon terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) akan berdampak pada kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik.
Anggaran subsidi pemerintah untuk sektor kelistrikan diprediksi bakal membengkak apabila sumber energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi tumpuan dalam memproduksi listrik.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030 memproyeksikan kebutuhan subsidi listrik dan kompensasi untuk PLN melonjak menjadi Rp187 triliun pada 2030 dari…
Pemerintah dinilai perlu lebih meninjau kebijakan pemberian diskon tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga 450 volt ampere dan pelanggan 900 volt ampere (VA) dengan lebih…
Di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19, sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) masih mampu menghasilkan sumber pendapatan untuk negara dengan hasil yang cemerlang.
Pemerintah berkomitmen memberikan keringanan pembayaran/pembelian listrik bagi rumah tangga kecil, pelaku usaha kecil dan menengah, serta masyarakat yang bergerak di bidang…
Selain menjalankan kebijakan subsidi, tahun ini PLN juga harus menjalankan perpanjangan kebijakan program stimulus listrik kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak…
Perpanjangan diskon tarif listrik akan menyasar 32,6 juta pelanggan golongan rumah tangga, bisnis, dan industri daya 450 VA, serta pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi.
PLN menghadirkan listrik di enam desa di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kini 200 kepala keluarga (KK) di enam desa sudah menikmati listrik untuk mendukung berbagai…
Kementerian ESDM mencatat 58,2 persen dari usulan anggaran subsidi listrik untuk RAPBN 2022 senilai Rp61,83 triliun bakal diserap oleh golongan pelanggan rumah tangga daya…
Penyaluran subsidi energi listrik dan LPG 3 kg didasarkan kepada basis data keluarga penerima manfaat menggunakan data terpadu keluarga sejahtera (DTKS).
Angka tersebut jauh lebih rendah dari anggaran subsidi listrik yang diusulkan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 senilai Rp61,83 triliun.
Usulan subsidi tahun depan itu bisa diturunkan apabila dilakukan pemilahan data golongan pelanggan 450 VA yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).