Iran menyatakan siap untuk terus bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB, tetapi juga siap membombardir kota-kota Israel jika ada ancaman.

Joe Biden mengatakan bahwa pihaknya menginginkan pilihan lain yang tersedia untuk memastikan bahwa Iran tidak mencapai kemampuan senjata nuklir.

Iran menuduh Amerika Serikat (AS) mengulur-ulur upaya untuk menghidupkan kembali Kesepakatan Nuklir Iran 2015.

Perundingan untuk menghidupkan kembali Kesepakatan Nuklir 2015 antara Iran dan negara maju akan dilanjutkan.

Presiden Rusia Vladimir Putin membahas kerja sama bilateral dan kesepakatan nuklir dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi.

IAEA menyatakan kembali mendapat akses masuk ke fasilitas manufaktur suku cadang sentrifugal di Karaj, Iran.

Menlua AS mengatakan, akan melihat setiap opsi untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Iran, sementara Israel telah mengebom situs nuklir di Irak dan Suriah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Iran disebut-sebut telah melakukan pertemuan yang konstruktif guna membahas mengenai perjanjian nuklir.

Pria berusia 60 tahun itu mengisyaratkan bahwa dia akan melanjutkan pembicaraan untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015.

Sejak mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) pada tahun 2018 secara sepihak, Iran secara bertahap telah melanggar…

Pengawas nuklir PBB pada Jumat (25/6) meminta jawaban langsung dari Iran mengenai apakah Tehran akan memperpanjang kesepakatan pemantauan yang jatuh tempo Kamis malam.

Kemenangan Raisi pada pemilihan presiden menimbulkan kesulitan ketika pembicaraan kesepakatan nuklir Iran dilanjutkan.

Intelijen Iran mengklaim telah mengidentifikasi seseorang di dalam aula pabrik yang bertanggung jawab atas sabotase dengan mengganggu aliran listrik.

AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran setelah presiden saat itu Donald Trump keluar dari kesepakatan pada 2018.

Iran telah menambahkan 17,6 kg uranium yang diperkaya hingga 20 persen ke persediaannya pada 16 Februari lalu.

Mereka mendesak Iran untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan berbahaya tersebut, terutama pada saat kesempatan diplomatik telah diperbarui.