Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan tersedia alat guna mendukung penerapan protokol kesehatan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per September 2020, penyaluran kredit di NTB tumbuh 21,22 persen secara year-on-year (yoy). Padahal pada periode yang sama, penyaluran…

Begini potret kredit di daerah pariwisata, Bali, NTB dan NTT.

Berdasarkan kalender provisional MotoGP 2021, Sirkuit Mandalika bergabung dengan Sirkuit Algarve, Portugal dan Sirkuti Igora, Rusia ke dalam daftar cadangan untuk musim balap…

Kegiatan pariwisata di Nusa Tenggara Barat mulai meningkat kembali meski belum pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi corona. Hal itu ditandai dengan kenaikan tingkat…

Lembaga antirasuah mengingatkan Gubernur NTB Zulkiflimansyah dan jajarannya agar berhati-hati sehingga persoalan ini tak berlarut dan tak kunjung selesai.

Pengembangan lahan area Pelabuhan Gili Mas saat ini telah mencapai 66 hektare, dengan total investasi pembangunan sebesar Rp 550 miliar.

Razia mulai dilakukan di tempat keramaian, terlebih dilakukan di kantor instansi pemerintah.

Penyeberangan Lembar-Banyuwangi berpotensi mematikan kapal-kapal penyeberangan yang sudah sejak lama melayani rute Lembar-Padang Bai, dan Gilimanuk-Ketapang.

Penjualan secara online mulai bergairah sejak Agustus. Ada empat negara tujuan pengiriman, yakni Jepang, Hong Kong, China dan India.

Pembangunan IGD dan ICU di RSUD Lombok Utara total senilai Rp12,1 miliar diduga diwarnai tindak pindana korupsi.

Surat dukungan untuk tujuh pasangan calon kepala daerah di NTB sudah sesuai prosedur berlaku di Partai Golkar.

Aktivitas sektor pariwisata walau belum maksimal tapi harus terus berjalan, dengan cara disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Langkah mengeluarkan peraturan ini semata-mata untuk meningkatkan kedisiplinan publik.

Kesadaran masyarakat mengikuti imbauan untuk mematuhi protokol kesehatan dinilai sebagai penyebab turunnya kasus baru Covid-19 di NTB.

Pemerintah provinsi tidak bisa mengikat perjanjian dagang dengan negara lain. Kewenangan mengikat perjanjian dagang dengan negara lain berada di pemerintah pusat.