RDP Komisi IX DPR RI yang membahas program asuransi BP2MI dari Jasindo menyisakan tanda tanya besar.

Apjati meminta kepada pemerintah untuk menghadirkan asuransi yang dapat digunakan di luar negeri dari Indonesia, namun resmi sesuai dengan undang-undang.

BP2MI menghadirkan asuransi di luar BPJS bagi PMI. Hal ini menurut Komisi IX DPR RI melanggar Undang-undang No. 18/2017 tentang Pelindungan PMI.

penyelenggaraan Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA) 2022 bertujuan memberikan apresiasi bagi perusahan terbaik yang telah menjalankan program CSR.

PT Dunkindo Lestari (DL) atau Dunkin Donuts akan membayar tunggakan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pegawainya.

Keterbatasan dana sering kali menjadi alasan klasik penundaan pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjasi ASN. DPR RI berjanji akan meloloskan anggaran Kemenkes dengan…

Forum Tenaga Kesehatan Honorer (FTKH) meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk memperbanyak jumlah formasi sehingga tenaga kesehatan dapat terserap dalam Aparatur Sipil…

Asosiasi Puskesmas Indonesia (Apkesmi) mencatat tenaga kesehatan honorer di puskesmas masih mendominasi di Indonesia.

Menteri Perdagangan akan segera mencabut Permendag No. 22/2022 dan menerbitkan aturan baru terkait ekspor, DMO, dan pengawasan yang melibatkan aparat hukum.

Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono menyampaikan bahwa pihaknya tengah bersiap dan berkoordinasi dengan negara importir selagi menunggu aturan yang akan keluar.

Pasangan kebijakan DMO dan DPO dapat efektif asalkan permasalahan distribusi dapat terselesaikan. Kendala utama berada di distribusi dari produsen minyak goreng ke konsumen. 

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melaporkan harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani di 22 provinsi sudah mulai bergerak naik.

Dengan kebijakan DMO dan DPO, diharapkan dapat menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dalam negeri.

ID Food telah menyalurkan 23.500 liter minyak goreng kepada pengecer melalui 512 titik.

Pemerintah akan menerbitkan aturan teknis dalam rangka menjamin harga tandan buah segar (TBS) sawit di petani. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan akan memberlakukan kembali DMO dan DPO sawit usai larangan ekspor CPO dan minyak goreng dicabut.