Dana nilai manfaat yang dicairkan BPKH Rp7,8 triliun, lebih rendah dari total yang disepakati bersama Komisi VIII DPR sebesar Rp8,2 triliun untuk haji 2024.
Wacana subsidi tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan atau NIK yang bakal berlaku mulai 2025 menuai polemik di kalangan publik.
Bulog mengimbau masyarakat kelas menengah ke atas atau mampu untuk tidak membeli beras beras SPHP yang ditujukan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah.