Duta Besar Indonesia untuk Lebanon Hajriyanto Thohari memastikan tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban jiwa dalam peristiwa ledakan dahsyat di Pelabuhan…

United States of Geological Survey (USGS) AS menunjukkan bahwa ledakan besar di Beirut menciptakan gelombang seismik setara gempa bumi 3,3 Magnitudo.

Berdasarkan data Kemenhan dan Kemenlu di Lebanon, terdapat 1.234 TNI anggota kontingen Garuda yang bertugas menjaga demarkasi perbatasan Lebanon-Israel.

Pria berusia 82 tahun itu, yang menjadi subjek penyelidikan korupsi, mengumumkan langkah itu dalam sepucuk surat di situs web kerajaan.

Rekaman video ledakan kedua menunjukkan bola api besar berwarna oranye dan mengirim gelombang kejut seperti tornado.

Wacana kampanye daring atau virtual tergolong baru dan belum pernah dilakukan di Indonesia sehingga perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

Li-Meng Yan, seorang Ilmuwan dari China menyebut virus Corona berasal dari laboratorium militer China.

Pandemi Covid-19 yang terus meluas, kehancuran ekonomi AS disertai ketidakmampuan Presiden Donald Trump mengendalikan krisis jadi penyebabnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa, meskipun ada harapan kuat untuk penciptaan vaksin, namun tidak akan pernah ada "solusi jitu" untuk wabah Covid-19.

Mantan raja Spanyol, Juan Carlos, akhirnya menyatakan siap meninggalkan negaranya beberapa minggu setelah dia dikaitkan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi.

Anggota Komisi II DPR, Mohamad Muraz mengatakan e-Rekap mesti diatur dalam UU Pemilu, karena penggunaannya akan merubah sistem yang mendasar dalam pemilihan umum.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan tidak ada keraguan lagi terkait pelaksanaakn Pilkada Serentak pada 9 Desemsber 2020.

Trump memantik kemarahan sejumlah pihak setelah dalam cuitan Twitter menyarankan penundaan pemilu hingga orang benar-benar merasa aman.

Penduduk di kota Melbourne Australia dikenakan jam malam selama enam minggu ke depan akibat merebaknya wabah Covid-19 di wilayah itu.

Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai kemitraan itu sangat riskan lantaran semua data pemerintah akan ada dalam pusat data nasional itu.

Pengetatan protokol kesehatan perlu dilakukan terutama kalau masuknya karyawan di perkantoran tidak bisa dilakukan secara bergantian.