Adapun sampai dengan 12 Oktober 2020, jumlah total penerima program Kartu Prakerja dari gelombang 1 sampai dengan 10 sebanyak 5.597.179 peserta.

Meski sudah menjangkau 515 kabupaten/kota, penerimaan Kartu Prakerja masih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatra.

Upah riil dan insentif bagi pekerja dinilai lebih penting untuk diperhatikan dan perlu dibahas secara bipartit di tengah situasi seperti saat ini.

Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan manajemen pelaksana program Kartu Prakerja siap menjalankan keputusan KCK yang…

Kemendag MoU dengan sektor perhotelan, perbankan, dan perusahaan superapp untuk menyerap produk-produk UMKM sehingga meningkatkan perputaran uang.

Sejak 12 Oktober, DKI Jakarta kembali menerapkan masa PSBB transisi dan kembali melakukan pelonggaran terhadap berbagai jenis kegiatan usaha.

Rencana kerja mendatang diharapkan dapat membantu upaya pemulihan dari dampak Covid-19 melalui pembangunan ekosistem bisnis dan investasi yang berkelanjutan.

Kapal-kapal Vietnam tersebut sebagian besar diringkus di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 atau di wilayah Perairan Laut Natuna Utara.

Indonesia berpeluang besar menjadi negara dengan pemulihan industri paling cepat di Asia Tenggara, seiring dengan pesatnya progres pengadaan vaksin dan skema imunisasi Covid-19…

Menurut kalkulasi pemerintah, kebutuhan distribusi vaksinasi mencapai 160 juta orang dengan kebutuhan vaksin 320 juta dosis.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengaku telah mengantisipasi pembukaan kembali gedung bioskop untuk mencegah penularan virus Covid-19.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyebut sebanyak 200.000 karyawan mal dirumahkan selama PSBB Jilid II DKI Jakarta karena tempat usahanya ditutup sementara.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai perubahan regulasi terkait UU Cipta Kerja bisa memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata nasional.

Berbeda dari pesangon, dalam program JKP menggunakan dana BPJS Ketenagakerjaan sehingga tenaga kerja dimungkinkan untuk terbebas dari segala macam iuran.

Pemerintah diminta memastikan setiap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dapat menerima pesangon dan JKP sesuai dengan azas jaminan sosial.

Pemerintah sendiri telah mengatur sejumlah ketentuan terkait dengan penerapan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU CIptaker).