Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menegaskan bakal terus memberikan penjelasan kepada para investor terkait Omnibus Law, UU Cipta Kerja.

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengapresiasi dialog yang baik antara pelaku usaha dengan pemerintah terkait kehadiran Omnibus Law, UU Cipta Kerja.

Surat itu dilayangkan salah satu investor besar asal Jepang di Indonesia, Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

Dalam pertemuannya dengan Dirjen WHO Tedors Adhanom di Swiss, Menlu Retno Marsudi menyampaikan kabar terbaru mengenai pengelolaan Covid-19 di Indonesia.

Menlu Retno Marsudi bertemu Utusan Khusus Sekjen PBB untuk urusan Myanmar, Duta Besar Christine Burgener untuk membahas situasi para pengungsi Rohingya di Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa Swiss Stadler Rail akan membangun kantor pusat di Indonesia.

Menlu Retno Marsudi menyatakan hasil lawatannya ke Swiss menghasilkan beberapa poin terkait kerja sama bilateral RI-Swiss.

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga akan berkunjung ke Indonesia pada pekan depan untuk beremu Presiden Jokowi.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terbukti korupsi dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018 senilai Rp1,05 miliar.

Pemerintah diminta untuk memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja.

Kemenag berharap upaya tersebut membantu pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) beradaptasi dengan perubahan di tengah arus perdagangan global.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa satu donor kornea bisa bermanfaat untuk 5 orang yang sangat membutuhkan.

Tingkat kunjungan ke restoran warga Jakarta mencapai 19 persen pada periode 17 - 20 September atau pekan pertama PSBB II.

Pada periode itu, peserta seleksi CPNS dapat memanfaatkan waktu empat hari itu melakukan proses sanggah terkait hasil seleksi.

Sehari sebelumnya, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah akan membuka penerimaan CPNS dengan kuota 1 juta orang. Apa kata BKN?

Sebagian besar calon kepala daerah dari 735 pasangan di tingkat gubernur, bupati maupun wali kota telah memasukan laporan audit dan dana kampanye (LADK) ke KPU.