Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa jika para pengusaha memiliki masalah perizinan yang belum selesai hingga realisasi investasinya terhambat, datang saja ke instansinya.…

Menurunkan defisit harus dengan pertimbangan yang matang. Tidak bisa sekadar ingin agar di bawah 3 persen saja, menurut Kepala Bappenas.

Industry impact dan indirect impact itu sudah mendekati Rp1.000 triliun. Ini menjelaskan bahwa daya beli berkurang.

Kementerian Perhubungan menganggarkan dana untuk pembangunan sejumlah proyek pada 2021 sebesar Rp45,66 triliun. Dari total tersebut, SBSN menyumbang Rp5,6 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasi surat berharga syariah negara (SBSN) 2021 untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sebesar Rp27,58 triliun.

Kementerian/lembaga dengan realisasi terendah adalah Lapan sebesar 44,86 persen dan LIPI 59,11 persen.

Pengalokasian telah mempertimbangkan pencapaian kementerian/lembaga, termasuk moratorium untuk sektor dengan kinerja rendah.

SBSN dilahirkan pada 2008 dimulai dari dibentuknya undang-undang (UU). Sedangkan pelaksanaannya baru dimulai 5 tahun kemudian.

Sri Mulyani menuturkan Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan vaksinasi Covid-19 bisa memicu krisis moral dunia.

Salah satu kendala mendapatkan vaksin adalah karena semua negara di dunia merebutkan jumlah vaksin dan produksinya masih terbatas.

Di sisi lain, ada usul dari pengusaha agar mereka bisa mendapatkan vaksin secara berbayar. Ide tersebut sedang dipertimbangkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ada lima arah kebijakan TKDD yang pada tahun ini berjumlah Rp795,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa karena anggaran vaksinasi sangat besar, pemerintah daerah diminta turut serta, termasuk dalam APBD.

Kendala dalam pemerataan investasi disebabkan oleh masalah klasik, salah satunya infrastruktur pendukung.

Sejarah membuktikan UMKM berperan penting terhadap ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kepala daerah harus mendukung kebijakan kolaborasi pengusaha besar dengan lokal.

Pemerintah bernita mengenjot pengembangan UMKM untuk mendukung pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi investasi antara UMKM dan pegusaha atau investor besar didorong.