Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengajak awak media mendukung kehadiran Kereta Cepat Whossh sebagai moda transportasi massal ramah lingkungan.

Berdasarkan data, realisasi pendapatan daerah sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp16,55 triliun atau 48,48 persen dari target pendapatan Rp34,15 triliun.

Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat terus menggenjot bantuan cadangan pangan guna mengendalikan kenaikan harga beras.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Kongres XXV Tahun 2023 yang dibuka pada Senin (25/9/2023).

Setiawan mencatat kini tinggal beberapa titik api yang belum padam, sehingga diharapkan TPA Sarimukti dapat terkendali dalam waktu dekat.

Pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2024.

Sebanyak 13 rumah sakit di Jawa Barat menerima hibah 13 ventilator dari dua lembaga donor internasional.

Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono bisa menyelesaikan persoalan sampah dalam waktu tiga bulan.

Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin berharap Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legoknangka bisa dioperasikan lebih cepat.

Jasa Sarana selaku pemilik penuh saham PT Jabar Bersih Lestari (pengelola TPPAS Nambo) mendapat penugasan dari Pj Gubernur untuk pencarian mitra pendanaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan beroperasi secara komersial per 1 Oktober mendatang.

Pemkot Depok dan Tangerang Selatan direncanakan akan menjadi dua daerah pertama yang menggunakan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir (TPPAS) Nambo.

Salah satu upaya memperkuat tata kelola sampah dapat dilakukan pada tingkat rumah tangga melalui pemilahan sampah.

Kantor Wilayah Bulog Jawa Barat mengakui El Nino berdampak pada menurunnya pasokan beras dari sejumlah sentra produksi.

Sudah satu bulan kebakaran Tempat Pembuatan Akhir (TPA) sampah Sarimukti, Bandung Barat belum juga bisa dipadamkan.

DKPP Jawa Barat mengajukan anggaran tambahan untuk Gelar Pangan Murah (GPM) di APBD Perubahan 2023.