Presiden Joko Widodo akan menerbitkan landasan hukum berupa Instruksi Presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah.

Presiden Jokowi dipastikan akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah.

Jokowi segera menerbitkan Inpres terkait hasil temuan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) di Istana Merdeka, Senin (16/1/2023)

Jokowi mengirim nama 13 calon dubes luar biasa dan berkuasa penuh ke DPR melalui surpres. Apa beda surpres dengan inpres, keppres, perpres?

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura.

Jokowi telah meneken Inpres No.7/2022 tentang penggunaan kendaraan lsitrik menjadi kendaraan dinas pemerintah.

Saat ini pemerintahan Presiden Jokowi sedang menyiapkan inpres untuk mempercepat penggunaan mobil listrik, khususnya di lingkungan pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri setelah jengkel Indonesia dibanjiri produk…

Kinerja industri kelapa sawit di Indonesia pas­capenerapan kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit yang berjalan hampir 3 tahun sejak 19 September 2018, menghadapi…

Presiden Joko Widodo menandatangani Inpres 2/2021 pada 25 Maret 2021 atau tiga bulan lalu sebagai amanat Pasal 28H dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendukung kesejahteraan…

Jokowi menginstruksikan sejumlah hal yang ditujukan pada menteri/kepala lembaga/pemda untuk percepatan pembangunan ekonomi di tiga kawasan perbatasan negara.

Inpres tentang sanksi protokol kesehatan justru menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita mengatakan Inpres ini merupakan regulasi baru barang lama. Pasalnya, yang dicakup dalam Inpres ini sudah ada di…

Kementerian Keuangan diperintahkan untuk memfasilitas proses revisi anggaran yang tersebar di berbagai K/L agar lebih cepat, sederhana, dan akuntabel.

Presiden Joko Widodo telah menggariskan tugas khusus para menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah menjalankan tugasnya masing-masing menghadapi kasus wabah penyakit.…

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam…