Presiden Joko Widodo akan menerbitkan landasan hukum berupa Instruksi Presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah.
Jokowi segera menerbitkan Inpres terkait hasil temuan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) di Istana Merdeka, Senin (16/1/2023)
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Singapura.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri setelah jengkel Indonesia dibanjiri produk…
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menilai Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sangat gegabah dan tidak patut diterapkan.
Kinerja industri kelapa sawit di Indonesia pascapenerapan kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit yang berjalan hampir 3 tahun sejak 19 September 2018, menghadapi…
Presiden Joko Widodo menandatangani Inpres 2/2021 pada 25 Maret 2021 atau tiga bulan lalu sebagai amanat Pasal 28H dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendukung kesejahteraan…
Jokowi menginstruksikan sejumlah hal yang ditujukan pada menteri/kepala lembaga/pemda untuk percepatan pembangunan ekonomi di tiga kawasan perbatasan negara.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita mengatakan Inpres ini merupakan regulasi baru barang lama. Pasalnya, yang dicakup dalam Inpres ini sudah ada di…
Presiden Joko Widodo telah menggariskan tugas khusus para menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah menjalankan tugasnya masing-masing menghadapi kasus wabah penyakit.…
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam…