Kapal pengungsi Rohingya saat ini sedang berada sekitar 50 mil laut lepas pantai Bireun dan akan ditarik kedaratan.

Kapal pengungsi Rohingya dilaporkan mengalami kebocoran dan kerusakan mesin sehingga terombang-ambing di laut terbuka di tengah cuaca yang buruk.

Menlu Retno meminta dua hal yang harus dilakukan komunitas internasional dalam membantu perbaikan situasi para pengungsi Rohingya.

Koalisi Masyarakat Sipil mendukung penerapan dan pemenuhan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam merespon pengungsi Rohingya.

Menlu Retno Marsudi bertemu Utusan Khusus Sekjen PBB untuk urusan Myanmar, Duta Besar Christine Burgener untuk membahas situasi para pengungsi Rohingya di Indonesia.

Indonesia mendesak agar Myanmar, dengan bantuan negara ASEAN, dapat menyelesaikan core issue dengan tujuan agar repatriasi dapat dilakukan secara sukarela, aman dan bermanfaat.

Menurut politisi F-Gerindra ini, Asean perlu menyelesaikan masalah bagi sekitar satu juta pengungsi Rohingya terutama terkait kesepakatan repatriasi.

 IMM telah menerima kelompok data pertama yang hanya memenuhi sebagian permintaan.

Uni Eropa turut membantu dana kemnanusiaan untuk para pengungsi etinisa Rohingya di Aceh.

Respons Indonesia terhadap pengungsi Rohingya menjadi contoh kuat bagi negara-negara di kawasan dan seluruh komunitas internasional.

UNHCR sudah memulai proses registrasi pengungsi sejak 5 Juli 2020. Proses pendaftaran diharapkan selesai pada 12 Juli 2020.

Tim Kementerian Luar Negeri akan mendatangi langsung situasi lapangan sambil memastikan pemindahan pengungsi Rohingya ke tempat baru

Pengungsi Rohingya di Aceh, yang dievakuasi dari kapal di perairan Aceh Utara pekan lalu, mengalami malnutrisi.

Masyarakat Aceh yang menerima pengungsi asal Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Utara mendapat apresiasi dari PP Muhammadiyah.

Direktur Rumah Sakit PMI Aceh Utara M Ifani Sarkawi mengatakan pihaknya telah menerapkan standar penanganan Covid-19 bagi para pengungsi dari etnis Rohingya.

Terkait penanganan pengungsi pada masa pandemi, SUAKA menilai jika aturan teknisnya sudah ada, maka pemerintah tidak akan bingung dalam merespons kedatangan pengungsi.