Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menargetkan 60.000 produk UMKM di daerah itu untuk disertifikasi pada tahun 2023 ini.

DiskopUKMPP terus mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mengantongi sertifikat halal untuk produk yang dihasilkan. 

Seiring berjalannya waktu, produk-produk berlabel halal telah sedemikian masif beredar di pasaran, baik produk kon­sumsi maupun barang gu­na­an.

Berikut cara daftar dan mendapatkan sertifikat halal dari Kementerian Agama (Kemenag).

Mie Gacoan resmi mendapat sertifikat halal dari LPPOM MUI per 16 November 2022.

Bagi Anda pelaku usaha kecil, kini cukup waktu 12 hari untuk mengurus sertifikat halal produk Anda.

Pemerintah kembali membuka program sertifikasi halal gratis pada 2023. Cek kuota dan syarat daftarnya berikut ini.

Mixue beberkan alasan mengapa pihaknya hingga kini belum mendapat sertifikat halal dari MUI meski sudah diurus sejak 2021.

Pelaku industri halal nasional mendapatkan momentum menjadi pemain utama dalam industri halal global, seiring pertumbuhan permintaan yang signifikan.

Salad Point ID yang baru saja meraih sertifikat halal didirikan sejak 2017 oleh PT Segar Putra Indonesia. Adapun, founder Salad Point ID adalah Putra Siburian.

Penerbitan sertifikat halal kini telah dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Simak syarat dan cara mendapatkan sertifikat halal.

Dalam State of Global Islamic Economy (SGIE) 2022 Indonesia berhasil mempertahankan posisi keempat dunia, tertinggal oleh Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Laporan…

Kebutuhan akan halal traceability mendorong perlunya investasi dan kehadiran rantai pasok berstatus halal.

Logistik halal diperkirakan akan menjadi tren yang membesar ke depan. Cap halal mengandung konsekuensi rantai pasok yang menggunakan dan bisa mengelola distribusi barang…

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, secara bertahap, logo halal yang diterbitkan MUI tak akan lagi berlaku. Sebagaimana ketentuan undang-undang (UU), sertifikasi…

Penetapan peraturan tarif layanan juga wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia