Dua sekjen partai pendukung Jokowi, Golkar dan Nasdem, absen dalam pertemuan yang digelar di Kantor DPP PDI Perjuangan.

Tim Trump mendapat tuduhan sehubungan dengan pembayaran US$130.000 pada Oktober 2016 untuk mengamankan perjanjian kerahasiaan dari seorang aktris dalam film dewasa Stephanie…

Putusan MK yang menyatakan bahwa ketentuan partai politik peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertentangan…

Perdana Menteri India Narendra Modi meminta masyarakat India untuk tetap meramaikan pemilu 2021 di tengah ledakan kasus Covid-19.

Pada pelantikan tersebut, para tamu undangan akan dibatasi. Pasalnya, saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19, sehingga harus menerapkan protokol kesehatan.

Sabrima Putra yang seorang staf tenaga teknis Bawaslu Bintan, kata Muhammad, tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Presiden Chili Sebastian Pinera mengatakan pada bahwa dirinya akan meminta Kongres untuk menunda pemilihan majelis untuk menghasilkan konstitusi baru untuk negara itu dari…

Dalam simulasi pemilihan presiden dengan lima nama teratas, Prabowo masih unggul dengan perolehan 22,2 persen suara, kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo 20 persen, Anies…

PPP diklaim akan menyuarakan aspirasi kelompok pesantren di legislatif dan eksekutif serta akan merangkul berbagai kalangan, termasuk buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM…

Suara Gen Z dan Generasi Milenial pada Pemilu 2024 jumlahnya diperkirakan sekitar 60 persen dari total suara pemilih.

MK hanya sampai memberikan 6 alternatif desain pelaksanaan pemilu serentak, tetapi pemutusan mana yang akan dipakai, sepenuhnya diserahkan kepada pengambil kebijakan (DPR).

Revisi presidential threshold diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Kementerian Luar Negeri mengatakan posisi nasional Indonesia tidak berubah yaitu meminta pihak junta untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog.

Jangan abaikan peran ‘emak-emak’ yang militan, ditambah 53 persen generasi milenial.

Anggota DPR Marwan Jafar menilai UU Pemilu dan UU Pilkada adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan.

Politisi Demokrat mengatakan rezim yang otoriter akan menjaga aturan main dalam pemilu kendati jelas menimbulkan kecurangan untuk menghalangi lawan politik.