Program kerja akan difokuskan pada upaya optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi pada tahun depan.

Presiden Direktur Nusantara Infrastructure Ramdani Basri mengatakan saat ini perbandingan utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) perseroan tercatat sebesar 0,6…

Proposal tersebut jauh lebih besar dalam ukuran dan luasnya daripada anggaran infrastruktur jangka panjang terakhir senilai US$305 miliar pada 2015.

Proyek infrastruktur tersebut meliputi pembangunan shortcut ruas Jalan Singaraja - Mengwitani di titik 7-8, pelabuhan segitiga Sanur-Nusa Penida, dan penataan Kawasan Suci…

Presiden memang sangat bersemangat soal pembangunan infrastruktur ini. Sempat terganggu dengan pandemi Covid-19 yang menyebar sejak tahun lalu, tidak menyurutkan pemerintah…

Distribusi logistik melalui transportasi laut memegang peran penting, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan dua per tiga wilayah berupa lautan. Berbagai upaya…

SPAM Umbulan sudah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada awal pekan ini, Senin (22/3/2021).

Pembangunan infrastruktur juga harus melihat sisi permintaan dan penawaran berbasis sektor.

Kementerian PUPR akan fokus melanjutkan atau memutakhirkan infrastruktur yang ada pada 2022.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kata Basuki, pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 harus mulai direncanakan dari sekarang.

Peluang pembangunan proyek infrastruktur hijau di Indonesia makin terbuka, menyusul dukungan dana pemerintah Jerman senilai Rp41,25 triliun dalam kurun 5 tahun mendatang.…

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengambil inisiatif untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di DIY.

Direktur Jenderal Bina Marga Hendy Rahadian mengatakan ketiga tantangan tersebut bermuara pada pendanaan proyek-proyek jalan tol.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasi surat berharga syariah negara (SBSN) 2021 untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sebesar Rp27,58 triliun.

Pengalokasian telah mempertimbangkan pencapaian kementerian/lembaga, termasuk moratorium untuk sektor dengan kinerja rendah.

SBSN dilahirkan pada 2008 dimulai dari dibentuknya undang-undang (UU). Sedangkan pelaksanaannya baru dimulai 5 tahun kemudian.