Pemerintah mengalokasikan total dana Rp29,5 triliun dana dari SBSN biayai 880 proyek infrastruktur pada 2022.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melaksanakan kebijakan khusus terkait pelaksanaan program pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya di tahun ini.

Selain menyoroti nilai besar proyek infrastruktur yang mulai ditawarkan, meja redaksi bisnisindonesia.id juga menyajikan sejumlah berita ekonomi dan bisnis lainnya yang menarik…

Fraksi PKS DPR RI menolak terburu-burunya pembahasan RUU IKN tanpa adanya pembahasan Rencana Induk IKN sejak awal.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerima kunjungan Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal dan perwakilan perusahaan Turki di…

Investasi jalan tol di Indonesia masih menarik minat investor? Simak fakta berikut ini.

Kendati tidak menyebutkan China secara eksplisit, proposal tersebut kontra terhadap rencana pembangunan luar negeri Beijing atau Belt and Road Initiative yang menurut para…

Citra Marga Nusaphala Persada mendapatkan kepercayaan untuk menggarap proyek skyway tahap 2 di Filipina.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan peluang kerja sama investasi pada sejumlah proyek infrastruktur kepada para investor yang hadir di Investment…

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth funda (SWF) Indonesia jangan ditempatkan seakan-akan dalam posisi sebagai standby offtaker, tetapi dapat bertindak…

Sekitar 1,15 triliun yuan (US$180 miliar) dari kuota obligasi khusus di China senilai 3,65 triliun yuan masih belum terpakai hingga 21 Oktober. Artinya, otoritas hanya punya…

Sektor konstruksi di Provinsi Jawa Timur mendapat angin segar setelah pemerintah menyicil lelang proyek tahun depan senilai Rp2,37 triliun. Pengusaha konstruksi berharap…

Berikut proyek dan program kerja sama regional yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia.

Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan angka pasti pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung masih menunggu hasil audit.

Sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan, harus mengalami penundaan akibat refocusing anggaran.