Pimpinan DPR menggaransi legitimasi Komjen Pol Badrodin Haiti jika ternyata Komisi III DPR tak melanjutkan proses pencalonannya sebagai kapolri.

Markas Besar Kepolisian menyatakan pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu wacana Polisi Parlemen untuk memperketat pengamanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam waktu dua hari ini Presiden Joko Widodo akan memutuskan apakah datang ke DPR untuk menjelaskan pembatalan pencalonan Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

DPR meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak gegabah dalam menerbitkan perppu tentang Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) menyusul belum ada hal yang prlu dikhawatirkan.

Pimpinan DPR memastikan tidak ada pelemahan fungsi dan wewenang Komisi pemberantasan korupsi (KPK).

DPR meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak salah memilih pelaksana tugas (Plt) pimpinan komisi pemberantasan korupsi (KPK).

DPR mengapresiasi dukungan dan bantuan United Nations Development Programme (UNDP) dalam memajukan agenda pembangunan di tingkat global dan kawasan, termasuk di Indonesia.

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat RI menyerap aspirasi dari Pemerintah Kota Makassar dalam rangka penambahan alokasi anggaran yang diajukan pemerintah pusat untuk Program…

DPR RI mengagendakan sejumlah pertemuan penting dengan beberapa pihak pada pekan pertama Februari ini.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan penggunaan hak prerogatif presiden dalam menentukan sebuah kebijakan untuk kepentingan negara, ada batasnya.

Dinas Pendidikan Bali mengeluhkan belum turunnya buku pelajaran kurikulum 2013 dari pusat sehingga menyebabkan pelaksanaan kurikulum terbaru itu di seluruh wilayah Bali tidak…

Menteri Kabinet Kerja dan pejabat setingkatnya belum diperbolehkan untuk bertemu pimpinan dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat guna membahas program kerja maupun…

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Helmi Faisal mengatakan revisi atas Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) diperlukan guna mengembalikan sistem presidensial…

Kalangan legislator mempertanyakan anggaran pemberian jaring pengaman berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk meringankan beban wong cilik jika daya belinya turun akibat…

Setelah rujuk, DPR yang harus menyusun kembali jajaran pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya dengan mengakomodasi suara seluruh fraksi yang ada.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyesalkan langkah parpol pendukung Jokowi-JK di DPR, yang membentuk DPR tandingan sebab berpotensi menghambat pemerintahan baru..