Hanya ada lima platform emas digital yang sudah mengantongi izin Bappebti. Bagaimana cara membuka usaha bidang ini?

Bappebti Didid Noordiatmoko menyebut lembaganya siap menghadirkan bursa aset kripto pada 2023.

Pengalihan pengawasan aset kripto dan produk derivatif ke OJK diharapkan menghindari kasus di masa depan seiring pengawasan terintegrasi.

Bappebti mengungkapkan alasan yang menyebabkan Indonesia belum memiliki harga acuan komoditi.

Octa Investama Berjangka tetap beroperasi sebagai pialang berjangka dan tidak melakukan perubahan bisnis menjadi entitas literasi keuangan dan edukasi investasi

Perancangan ekosistem serta peningkatan edukasi dan literasi adalah hal yang diperlukan untuk pengembangan aaset kripto lokal buatan dalam negeri.

Kolaborasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah dan asosiasi dalam meningkatkan literasi dan edukasi investor terhadap aset kripto.

Koreksi di pasar kripto dimanfaatkan Bappebti untuk menyempurnakan regulasi–regulasi terkait pembentukan bursa kripto Indonesia.

Aspakrindo menyebut untuk membangun bursa kripto yang ideal memerlukan waktu yang panjang. Hal ini dikarenakan belum ada benchmark atau acauan yang jadi contoh.

Rencana Indonesia untuk membangun bursa kripto dinilai sudah kehilangan momentum. Seiring dengan rontoknya pasar kripto dan menurunnya transaksi kripto.

Belum adanya negara yang dapat dijadikan benchmarking menjadi kendala pendirian bursa kripto. Lalu, kapan pendirian bursa kripto diwujudkan? Ini kata Bappebti

Tokocrypto menilai Bursa kripto selayaknya memiliki prosedur kepatuhan, anti money laundering, dan anti terrorism financing.

Bappebti akan luncurkan 5 koin kripto lokal baru akhir Januari 2023, dari saat ini baru 10 koin kripto lokal.

Bappebti berharap bisa mengembangkan bursa kripto pada 2023, setelah gagal pada 2022

Bappebti punya waktu 6 bulan untuk menyusun PP terkait acuan masa transisi selama dua tahun perpindahan aset kripto dan derivatif dari Bappebti ke OJK.

Pembentukan bursa aset kripto kembali molor dari target. Kini target baru dicanangkan Bappebti, terutama setelah munculnya UU PPSK atau omnibus law keuangan.