Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia mengatakan negaranya akan melakukan gencatan senjata pada Selasa (8/3/2022)  pukul 10 pagi waktu Moskow.

Indonesia masih memiliki peran yang kuat menjadi peacekeepers dalam konflik antara Rusia dan Ukraina dan menjadi penengah dari segala kepentingan.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Rusia dan Ukraina untuk segera melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang yang dapat menimbulkan kerusakan dan korban.

Lebih dari 100 diplomat atau perwakilan dari sekitar 40 negara melakukan aksi walk out saat Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berpidato di kantor PBB.

Pemungutan suara oleh 15 anggota DK PBB bersifat prosedural sehingga tak satu pun dari lima anggota tetapnya dapat menggunakan hak veto.

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi mengutuk Rusia atas invasi yang dilancarkan ke Ukraina sejak Kamis (24/2/2022).

Setidaknya, tercatat 11 anggota Dewan Keamanan PBB yang mendukung rancangan resolusi yang mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Namun 3 negara yakni China, India, dan Uni Emirat…

Jokowi kembali menyampaikan pandangannya terkait konflik Rusia dan Ukraina yang semakin memanas.

Pemerintah mulai mempersiapkan mekanisme kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menjelang penyelenggaraan Global Platform for…

Pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota menilai masih cukup leluasa dalam menentukan penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan meskipun diintervensi pemerintah pusat.…

PBB memperingatkan bahwa jutaan warga Afghanistan berada di ambang kematian dan mendesak masyarakat internasional untuk mendanai bantuan kemanusiaan.

Salah satu ketentuan UU HKPD, yakni Pasal 41 berisi tarif baru PBB-P2 yang merupakan pajak terhadap lahan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang…

Rencanan penambahan personel pasukan perdamaian PBB merupakan komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia.

UU HKPD mengatur berbagai aspek keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Dalam bagian kebijakan itu,…

Menurut Sri Mulyani, secara umum pemerintah daerah akan mendapatkan kenaikan pendapatan seiring berlakunya UU HKPD, salah satunya dari perpajakan.