CfDS menyatakan kajian yang diprotes baru merupakan draf dan meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, saran, dan kritik tentang kajian tersebut.
JAKARTA — Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akhirnya tetap diberi kewenangan penuh untuk mengatur pemrosesan data industri keuangan. Ini merupakan solusi yang ditawarkan…
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Kementerian Sekretariat Negara menunda pengesahan perubahan aturan tentang pangkalan data…
Ombudsman akan bertemu dengan pihak pemerintah yakni Kemenkominfo, perwakilan Menko Politik, Hukum dan Keamanan, perwakilan Menko Perekonomian, serta Otoritas Jasa Keuangan…
JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia menyarankan agar pemerintah menunda revisi Peraturan Pemerintah no. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik…
JAKARTA — Pelaku industri lokal menilai Peraturan Pemerintah no. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik efektif dalam mendorong pertumbuhan bisnis…
Pelaku industri menolak Pasal 83L ayat 3 yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dapat menyimpan Data Elektronik Tinggi di luar wilayah Indonesia.
JAKARTA — Di tengah wacana perubahan regulasi yang mengancam bisnis penyedia layanan pangkalan data lokal, tahun depan Telkomsigma berencana memperluas layanannya dengan…
Seiring dengan kebutuhan bisnis, perusahaan-perusahaan diprediksi semakin meninggalkan pangkalan data (data center) konvensional dan beralih ke layanan komputasi awan.
JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia mendorong agar pemerintah mempercepat penerbitan aturan perlindungan data pribadi. Regulasi itu dinilai krusial untuk memastikan…
JAKARTA — Penerapan kewajiban penyimpanan data secara domestik berdasarkan klasifikasi dinilai rawan sengketa dan penyalahgunaan tanpa Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.