Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman sebagai tersangka terkait perizinan pertambangan nikel di wilayah itu.…
Hasil evaluasi penertiban tambang oleh Pemprov Kaltim menghasilkan rekomendasi pencabutan 809 izin usaha pertambangan yang telah habis masa berlakunya, baik berstatus CnC…
Komnas HAM mengusulkan agar perlunya dilakukan audit hak asasi manusia sebelum izin operasi suatu perusahaan berakhir, atau sebelum perpanjangan izin pelaksanaan pertambangan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mencabut izin usaha pertambangan (IUP) mineral dan batu bara 290 perusahaan yang masuk kategori tidak clear and clean (CNC).
Izin 18 perusahaan tambang dan batubara yang beroperasi di Kalimantan Utara dicabut karena ada kegiatan yang menyalahi prosedur sehingga membahayakan para pekerja dan permasalahan…
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Utara menyatakan penetapan WIUP dan IUP sektor pertambangan yang berada di lintas kabupaten/kota yang diusulkan oleh perusahaan…
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan ada 534 izin usaha pertambangan (IUP) yang dicabut karena tidak memiliki status "clean and clear" (CnC)…
Sumatra Selatan dinilai sebagai daerah pertambangan yang telah menata izin usaha pertambangan dengan baik sehingga lebih terhindar dari tindakan korupsi di sektor tersebut.
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mempercepat evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang masih banyak bermasalah di daerah itu, guna menciptakan usaha tambang yang tidak…
PT Multi Harapan Utama (MHU) berkonsultasi ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait keputusan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang menutup tambangnya.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerima usulan dari kementerian teknis terkait bidang usaha eksplorasi pertambangan yang dibatasi maksimal kepemilikan saham 75 persen…
Sebanyak 13 pemegang Kontrak Karya (KK) dan 12 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) akan menandatangani amendemen kontrak pada pekan ini.
KPK akan mengawasi sekitar 1.200 izin usaha pertambangan yang tak memiliki status Clear and Clean (CNC) hingga 1 Oktober 2015 sesuai dengan batas waktu dari Kementerian ESDM.