Wapres Ma’ruf Amin memberikan pembelaan terkait janji atau target dari Presiden Jokowi untuk membangun rumah layak huni di Malawei yang tak kunjung rampung.
Penolakan keras dari masyarakat membuat pemerintah meredamnya dengan menyatakan siap jika Tapera ditunda. Keputusan final akan ada di era pemerintahan Prabowo.
Riset Celios menunjukkan bahwa Tapera dapat memberikan dana puluhan triliun kepada pemerintah melalui SBN, tetapi pekerja dan perekonomian terkena beban.
Nantinya, peserta Tapera akan membayar cicilan rumah sembari tetap mengeluarkan iuran. Namun, pemerintah meyakini bahwa itu akan menguntungkan masyarakat.
BPK beberapa kali memberikan catatan atas pengelolaan Tapera, dari soal kepesertaan hingga penyaluran dana tidak tepat sasaran senilai puluhan miliar rupiah.
Presiden Jokowi menyamakan Tapera dengan BPJS Kesehatan, bahwa manfaatnya akan dirasakan semua orang setelah program berjalan. Analogi itu dinilai tidak tepat.
Bank Indonesia (BI) mencatat tren penjualan rumah melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR) hingga kredit pemilikan apartemen (KPA) mengalami perlambatan.