Komisi VII DPR RI menjanjikan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dapat rampung pada pertengahan tahun depan.

Pembahasan DIM itu sebagai tindaklanjut dari RUU EB-ET yang telah disampaikan parlemen kepada pemerintah pada 29 Juni 2022 lalu.

Perampungan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau EBT terus molor, lantaran banyak keuatan politik yang menekan. Sebabnya, banyak politisi berbisnis fosil.

Komisi VII DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) sebesar 20 persen kepada Mining Industry Indonesia atau…

Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk. Silmy Karim diusir dari ruang rapat Komisi VII pada Senin (14/2/2022).

Tan Paulin Melawan! Kuasa Hukum: Ini Pencemaran Nama Baik

Panas! Menteri ESDM Dihujani Pertanyaan Soal Batu Bara Oleh DPR.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta investigasi dan audit menyeluruh Kilang Pertamina, menyusul terjadinya lagi kebakaran tangki di kompleks Kilang Cilacap kemarin…

Dewan Perwakilan Rakyat mendesak PT Perusahaan Gas Negara Tbk. untuk lebih berinovasi guna memperkuat posisinya sebagai agregator gas nasional.

Dikutip dari keterangan resmi DPR, Rabu (30/10/2019), komposisi anggota Komisi VII terdiri dari 51 orang dari sembilan fraksi.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) harus dikaji ulang oleh DPR RI periode 2019-2024.

Komisi VII DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas mempertanggungjawabkan program metode tahap lanjut untuk…

Komisi VII DPR mendorong RUU Energi Baru dan Terbarukan dapat segera dituntaskan dan sampai menjelang akhir masa jabatan DPR sudah dapat disahkan menjadi UU.

Legislator mengusulkan posisi wakil direktur utama PT Pertamina (Persero) dihapuskan.

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyepakati target lifting minyak sebesar 815.000 barel per hari dalam rancangan…

Harga gas dalam negeri yang tergolong tinggi membuat Komisi VII mengeluarkan pendapat. Berikut pendapatnya.