Ketatnya anggaran di negara-negara maju di Uni Eropa menjadi sinyal perundingan pendanaan iklim di COP29 bulan depan tak akan mudah.

BEI gencar menjalankan ragam inisiatif untuk mendorong keuangan berkelanjutan yang berprinsip ESG untuk menjaring investor asing.

Bursa Efek Indonesia (BEI) optimistis bisa mencapai 100 pengguna jasa bursa karbon hingga akhir 2024.

BKF Kemenkeu mengungkapkan Indonesia kekurangan setidaknya US$18,6 miliar atau Rp280,63 triliun setiap tahunnya untuk aksi mitigasi perubahan iklim.

Pangsa pasar jet pribadi secara global diproyeksi terus meningkat karena para elit dan pejabat semakin menikmatinya. Emisi karbon pun semakin membeludak.

Industri pertambangan dinilai bergerak ke arah yang lebih mendukung target net zero emission dunia, meski pekerjaan rumahnyaa tidak sedikit.

Industri asuransi menghadapi tantangan yang semakin sulit akibat efek perubahan iklim dan peningkatan frekuensi bencana alam.

ADB akan menargetkan pembiayaan iklim mencapai 50% dari total volume pembiayaan tahunan yang telah disepakati pada 2030.

Menkeu Sri Mulyani mengingatkan perubahan iklim menyebabkan dampak buruk kepada perekonomian seperti penurunan PDB hingga dua digit pada tahun depan

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, Indonesia perlu pendanaan sebanyak US$281 miliar atau sekitar Rp4.000 triliun agar tidak memperburuk perubahan iklim.

Luhut meyakini kebutuhan pembiayaan untuk mengatasi dampak perubahan iklim dapat diatasi melalui terobosan GBFA atau Aliansi Keuangan Campuran Global

PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menyatakan telah melakukan reklamasi 67% lahan bekas tambang.

Jokowi menegaskan masalah perubahan iklim tidak akan pernah bisa terselesaikan apabila semua pihak hanya mengandalkan pendekatan ekonomi.

Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal menilai upaya dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dapat terhambat jika Donald Trump terpilih lagi menjadi presiden AS

Krisis iklim telah menyebabkan bencana alam di sejumlah negara, ini buktinya

ADB menilai penanggulangan perubahan iklim di kawasan Asia dan Pasifik terkendala oleh kurangnya data yang diperlukan oleh para pembuat kebijakan.