KPK berharap ada terobosan hukum baru karena dari awalpun KPK meyakini perkara BLBI-BDNI ini sudah cukup bukti dan faktanya.

Kompolnas akan mengawasi kinerja Polri di dalam Satgas.

Menkopolhukam Mahfud MD menerangkan total piutang BLBI Rp110,454 triliun terdiri dari enam macam tagihan.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan nilai tagih BLBI berkisar di angka Rp108 triliun, kemudian naik Rp109 triliun.

KPK bisa kembali membuka kasus BLBI Sjamsul Nursalim jika menemukan bukti-bukti baru dalam dugaan korupsi tersebut.

Pemerintah telah menghitung total kerugian negara yang harus diselamatkan dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mencapai Rp109 triliun.

KPK telah mengeluarkan SP3 terhadap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menetapkan kasus tersebut bukan pidana.

Pemerintah akan menagih kembali utang yang telah digelontorkan pada 1998 senilai Rp147,4 triliun.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bentukan Presiden Joko Widodo perlu menyampaikan target secara transparan kepada publik.

Presiden Jokowi membentuk satgas yang bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI.

KPK menyatakan siap membantu Satgas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI yang dibentuk Jokowi.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI bertugas sampai 31 Desember 2023.

KPK mengeluarkan SP3 terhadap pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Sebelum kasusnya dihentikan, Sjamsul Nursalim sampai dengan awal Januari 2021 masih berstatus buronan KPK.

Sjamsul Nursalim adalah salah satu tersangka kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Penyidikan empat kasus korupsi yang disidik KPK terkesan jalan di tempat alias mandek. Dua di antara empat kasus tersebut adalah kasus yang menjerat eks Direktur Utama Pelindo…