127 WNA yang telah mengantongi e-KTP itu tidak bisa menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan warga negara asing yang memiliki KTP elektronik merupakan aturan undang-undang. Soal hak pilih, mereka dijamin tidak bisa menggunakannya.

Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro yang mengatakan tidak perlu mengajak sumpah pocong terkait kasus kerusuhan 98 menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com…

Kementerian Dalam Negeri memastikan tetap mencantumkan kolom agama dan kolom kepercayaan pada KTP elektronik (e-KTP).

Terdapat kesamaan fisik antara KTP-el WNI dan WNA, namun secara data, ada perbedaan mendasar antara keduanya.

Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang atau OSO meminta aparat keamanan mengusut tuntas viralnya informasi soal warga negara asing (WNA) asal China yang berdomisili di…

Besaran biaya jika ingin membuat sertifikal halal dari MUI menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Rabu (27/2/2019).

Gaduh warga negara China yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) disinyalir karena momentum menjelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 sehingga…

Pemerintah tidak mengobrak-abrik tatanan berketuhanan di Indonesia hanya karena mencantumkan aliran kepercayaan bagi penghayat di e-KTP. Kebijakan itu keluar sebagai turunan…

Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Sulawesi Selatan Sukarniaty Kondolele menyatakan perekaman KTP elektronik sudah mencapai 92%.

Sebanyak 5,3 juta penduduk Indonesia belum perekaman data KTP elektronik atau e-KTP.

Diantaranya isu beberapa waktu lalu bahwa Ditjen Dukcapil mampu menyusupkan 31 Juta DPT siluman, dan tercecernya E-KTP yang dituduh bisa dimanfaatkan untuk kepentingan suara.

DPR mengingatkan hingga kini masih terdapat 4,6 juta warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik atau e-KTP.

Sebanyak 106 pelaku industri Pasar Modal Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen…

Mabes Polri menyerahkan kasus temuan ribuan e-KTP yang dibuang di wilayah Duren Sawit Jakarta Timur kepada Polda Metro Jaya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan masalah KTP elektronik atau e-KTP yang tercecer tidak akan mengganggu Pemilu 2019.