Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemberlakukan efektif kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) secara nasional mundur dari rencana semula, 1 Januari 2014, karena…

Penduduk yang belum memiliki E-KTP tidak perlu khawatir. Pemerintah memperpanjang masa berlaku KTP Non Elektronik hingga 31 Desember 2014

Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai pencantuman agama dalam elektronik kartu tanda penduduk atau e-KTP penting, karena selain fungsi pelayanan dari pemerintah dapat…

Pemerintah tampaknya telah melakukan kesalahan fatal dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) yang menelan biaya triliunan rupiah.

Dengan pemberlakuan Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) pelaku manipulasi data kependudukan akan dikenakan sanksi pidana penjara selama 2 tahun dan/atau denda…

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, segera menghapus retribuasi pengurusan administrasi kependudukan, seperti kartu keluarga maupun kartu tanda penduduk.

Terhitung mulai 1 Januari 2014, pemerintah akan membebaskan biaya administrasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian.

Bila sebelumnya nama Mendagri Gamawan Fauzi dituding bermain dalam proyek pengadaan E-KTP, kini mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin kembali menyebutkan…

Bisnis.com, SURABAYA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menguraikan ada 172 juta orang warga Indonesia yang telah merekam data kartu tanda penduduk elektronik.

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk memperkuat pernyataan Muhammad Nazaruddin terkait laporannya mengenai dugaan penyimpangan dalam kasus proyek E-KTP,  pengacara Elza Syarif mendatangi…

Bisnis.com, JAKARTA--Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin lewat pengacarannya Elsa Syarief menjelaskan mengenai dugaan rekayasa proyek Kartu Tanda Penduduk…

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengancam melaporkan terpidana kasus korupsi Nazaruddin jika menuduh menerima uang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan…

Bisnis.com, SEMARANG--Ganjar Pranowo menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah jika terbukti terlibat kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda…

Bisnis.com, SUMEDANG--Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah bahwa Nazaruddin adalah pelaksana anggaran proyek kartu tanda penduduk elektronik seperti yang dikatakan…

Bisnis.com, JAKARTA - Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin kembali menyebut nama oknum yang diduga terlibat dalam kasus suap korupsi DPR.