Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginstruksikan agar pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik atau "E-KTP" dihentikan sementara hingga Januari 2015 untuk…
Pakar teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Deddy Syafwan menyesalkan server basis data Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP/KTP-el seluruh penduduk…
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ditunda sementara untuk kepentingan evaluasi dan akan dilanjutkan kembali…
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai perlu segera membenahi persoalan identitas tunggal warga negara yang tercakup dalam kartu penduduk elektronik (e-KTP) guna…
Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, direncanakan awal 2015 sudah siap melakukan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik sendiri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pada Kementerian Dalam Negeri tahun…
Penyidik KPK memeriksa mantan Sekretaris Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Elvius Dailami sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan paket E-KTP tahun anggaran…
-Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kemendagri mengatakan kartu tanda penduduk (KTP) non-elektronik (reguler) tidak akan berlaku per Januari…
KTP elektronik dianggap layak dijadikan acuan untuk mendata investor karena database tersebut senantiasa diperbaharui, semisal apabila terdapat perpindahan domisili.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur PT Quadra Solution, Achmad Fauzi. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Bagian perencanaan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Wisnu Wibowo Siswojo, sebagai saksi…
FITRA memprediksi kerugian Negara akibat kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012…
Guna menelusuri korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP), Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah empat tempat yang diduga terkait dengan kasus tersebut.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membantah turut terlibat dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik seperti dituduhkan Muhammad Nazaruddin.