Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia menilai aturan mengenai pengupahan terhadap industri padat karya tertentu dinilai terlambat dan cakupannya tidak menyeluruh.
Pemerintah diminta memastikan investasi yang masuk, tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menciptakan kualitas kerja yang setara, terutama untuk pengupahan.
Idealnya kebijakan pengupahan mengikuti perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dari pekerja. Persoalannya saat ini pertumbuhan ekonomi yang menjadi komponen kenaikan upah…
Rekomendasi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 DI Yogyakarta awalnya sebesar 3,33 persen dan merupakan hasil kajian tenaga ahli berbasiskan data BPS.
Para pelaku industri diyakini bakal memliki ruang longgar untuk menata ulang arus kas dan menormalisasi pasar kerja pada 2021, setelah pemerintah memutuskan tidak menaikkan…
Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan meminta gubernur di seluruh Indonesia untuk menetapkan upah minimum 2021 sama seperti 2021. Namun, pekerja atau buruh…
Keputusan itu tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetaan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease…
Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jateng Aulia Hakim menyampaikan agar asosiasi pengusaha tidak berkelit dengan alasan situasi pandemi Covid-19 saat…
Perubahan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 tentang KHL…
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terbaru didasarkan pada Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang…
Dalam hitungan pekan, besaran upah minimum 2021 harus sudah ditetapkan. Seiring dengan perubahan skema pengupahan dalam UU Cipta Kerja, bagaimana pemerintah menentukan formula…