Demonstran buruh di depan Balaikota DKI Jakarta berhasil didesak mundur oleh petugas Kepolisian. Buruh memilih mundur karena untuk menyiapkan strategi lebih besar memperjuangkan…
Apindo menyarankan pengusaha terutama sektor UMKM, yang tidak mampu memenuhi penetapan upah minimum provinsi 2014 untuk mengajukan dispensasi kepada gubernur di provinsi…
Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang berlangsung Kamis (31/10/2013) menetapkan rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 DKI sebesar Rp2.299.860 dan Rp2.441.301.
Buruh tetap menuntut KHL berdasarkan pada 84 komponen hidup layak. Buruh tetap menolak pengitungan UMP 2014 berdasarkan Inpres No.9/2013 tersebut dengan meminta penambahan…
Menanggapi penetapan KHL UMP DKI Jakarta 2014, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indoensia Sofjan Wanandi mengatakan seluruh komponen, baik buruh dan pengusaha harus mengikuti…
Pemerintah menyatakan siap menghadapi aksi mogok kerja serentak oleh 3 juta buruh di 20 provinsi di Tanah Air menyusul kisruh penetapan upah minimum provinsi 2014 yang tidak…
Kisruh penetapan upah minimum di seluruh Indonesia bisa kembali mencuat karena pengusaha, pemerintah daerah, dan serikat buruh hingga kini belum mencapai titik temu. Benih-benih…
Dewan Pengupahan Daerah diminta objektif melakukan survei pasar sebelum menentapkan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pedoman ketentuan upah minimun.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta menghimbau agar jangan ada pihak yang melakukan politisasi atas polemik Upah Minimum Provinsi (UMP)
Pemerintah meminta dewan pengupahan provinsi segera menerbitkan roadmap kenaikan upah bagi pekerja, menyusul desakan Inpres No.9/2013 atas penetapan upah pekerja berdasarkan…
Bisnis.com, JAKARTA—-Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar siap bernegosiasi dengan serikat pekerja (SP) terkait ancaman mogok pasca terbitnya Inpres No.9/2013.…
Bisnis.com, SEMARANG - Besaran nilai upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah ditetapkan Gubernur pada 20 November 2013, setelah semua wilayah mengajukan usulan hasil pembahasan…
Bisnis.com, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) meminta pemerintah daerah (Pemda) memberikan tambahan anggaran kepada Dewan Pengupahan Daerah…