Tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini belum melebihi 33 persen dari total pekerja.

DJSN telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan jaminan sosial pada 2020. Dari proses itu, DJSN mencatat sejumlah poin evaluasi dan memetakan isu-isu…

Selama pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada 2020, Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN menemukan delapan poin catatan.

Bentuk ketidakpatuhan badan usaha tersebut antara lain dalam hal pendaftaran, penerimaan piutang tahun berjalan, dan penerimaan piutang carry over.

Berlakunya kelas standar membuat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hanya terdiri dari peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan nonPBI.

Bagaimana besaran iuran BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini?

Besaran iuran pada 2021 akan tetap mengacu kepada Perpres 64/2020, atau peserta mandiri kelas III tetap membayar Rp35.000 dan terdapat subsidi Rp7.000.

Direktur BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjabarkan bahwa jumlah peserta PMI yang aktif per Februari 2021 sebanyak 365.842 orang.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan bahwa pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Asia Pasifik menghadapi empat tantangan besar pada saat…

BPJS Watch menilai bahwa kunci penyelesaian seluruh masalah itu adalah membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.

BPJS Ketenagakerjaan menyatakan pihaknya mengedepankan azas praduga tidak bersalah atas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam konferensi pers paparan kinerja 2020, Senin (8/2/2021).

Proses harmonisasi regulasi terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan dapat menyelesaikan masalah dengan tidak membuat masalah baru.

Bappenas sudah mengusulkan ke Presiden agar aturan-aturan terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan dilebur dalam aturan turunan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang…

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjabarkan 6 kendala dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Rapat Kerja Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penetapan besaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan.