Dalam Permenaker No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia terdapat sejumlah manfaat tambahan program jaminan, sementara iuran tetap.

BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel dan Jajaran akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada peserta.

Berikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 26.808 petani di wilayah Bekasi, BPJSTK berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Bisnis, JAKARTA — Penambahan peserta layanan jaminan sosial baru di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengangkat permasalahan masih kusutnya manfaat bagi kelompok pekerja…

Program Jaminan Pensiun yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaaan akan memulai pembayaran rutin penuh pada 2034.

Alokasi anggaran perlindungan sosial naik menjadi Rp479,1 triliun untuk RAPBN 2023 atau naik 11 persen y-o-y dari Rp431,5 triliun

Pemerintah memprediksi dana jaminan sosial (DJS) BPJS Kesehatan bakal defisit lagi dalam jangka menengah.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang semula direncanakan akan hadir di April 2022, hingga Juni tahun ini masih belum ada kabar.

Pemerintah pusat dan daerah menetapkan bantuan iuran Rp7 ribu per orang per bulan sehingga peserta BPJS Kesehatan hanya membayarkan Rp35 ribu.

BPJS Kesehatan mencatat kecukupan dana jaminan sosial saat ini telah memenuhi estimasi pembayaran klaim untuk 4,8 bulan ke depan, melampaui ketentuan minimum ukuran kategori…

Benarkah aturan kelas BPJS Kesehatan bakal dihapus mulai tahun depan? Ini penjelasan DJSN.

Pemerintah bijak dalam menentukan keberlanjutan program jaminan sosial. Sebab, semua peraturan baru yang menyangkut pekerja serta bersifat strategis memerlukan dasar hukum…

Pakar asuransi kesehatan Universitas Indonesia, Budi Hidayat, mengatakan bahwa kehadiran Program JKN-KIS membawa banyak dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

MK berpendapat, isu pokok yang dijadikan alasan permohonan pengujian oleh para pemohon memiliki kesamaan dengan perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 yang putusannya telah diucapkan…

Sebelumnya, UU Nomor 24 Tahun 2011 digugat oleh 18 pensiunan pejabat negara dan pensiunan PNS, serta PNS aktif.

Pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan dapat mengklaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mulai Februari 2022.