Benarkah aturan kelas BPJS Kesehatan bakal dihapus mulai tahun depan? Ini penjelasan DJSN.

Pemerintah bijak dalam menentukan keberlanjutan program jaminan sosial. Sebab, semua peraturan baru yang menyangkut pekerja serta bersifat strategis memerlukan dasar hukum…

Sejauh ini, kepesertaan program BPU masih rendah, terlepas dari dominasi pekerja informal dalam struktur tenaga kerja nasional. 

Pakar asuransi kesehatan Universitas Indonesia, Budi Hidayat, mengatakan bahwa kehadiran Program JKN-KIS membawa banyak dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, UU Nomor 24 Tahun 2011 digugat oleh 18 pensiunan pejabat negara dan pensiunan PNS, serta PNS aktif.

Pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan dapat mengklaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mulai Februari 2022.

JKP merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Program JKP memberikan tiga manfaat bagi pesertanya, yakni…

Penambahan layanan syariah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai sebagai langkah positif. Terdapat kebutuhan para pekerja akan layanan syariah, mengingat…

Berdasarkan laporan keuangan 2020 BPJS Kesehatan yang dipublikasikan di Bisnis Indonesiaedisi Jumat (9/7/2021), pendapatan iuran JKN tercatat mencapai Rp139,85 triliun.

Jika mengacu ke PP 37/2021, program JKP baru memberikan perlindungan bagi satu dari tiga segmen peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yakni pekerja…

Manfaat JKP tidak hanya diberikan sebanyak satu kali karena kerap ditemukan pekerja yang terkena PHK lebih dari sekali.

Kerja sama investasi dengan skema penyertaan langsung dan co-invest ini berlangsung hingga dua tahun, dengan potensi nilai mendekati Rp25 triliun.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat terdapat 2.325 TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok yang telah menjadi peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian…

Tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini belum melebihi 33 persen dari total pekerja.

DJSN telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan jaminan sosial pada 2020. Dari proses itu, DJSN mencatat sejumlah poin evaluasi dan memetakan isu-isu…

Selama pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada 2020, Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN menemukan delapan poin catatan.