Hubungan selaras antara China dan Indonesia merupakan salah satu buah dari strategi persuasif yang mulus dijalankan.

JPMorgan menganggap penguatan saham sektor properti di China berlebihan mengingat masih banyak tekanan yang menghantui sektor ini.

Apindo mengeluhkan tarif masuk tinggi yang diterapkan negara-negara kawasan Eropa Timur. Biaya logistik tinggi juga jadi hambatan ekspor, terutama ke RRC.

Ekonom dalam survei kuartalan terbaru Bloomberg memproyeksikan ekonomi China tumbuh hanya 3,5 persen tahun ini, turun dari perkiraan sebelumnya 3,9 persen.

Investasi dari Uni Eropa ke China naik 15 persen pada paruh pertama tahun 2022 dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

People’s Bank of China (PBOC) menurunkan suku bunga pinjaman kebijakan satu tahun sebesar 10 basis poin menjadi 2,75 persen.

Suku bunga China yang rendah menyebabkan negara Tirai Bambu gagal memacu pinjaman bank, menciptakan tantangan baru bagi pemangku kebijakan.

Level inflasi ini merupakan yang tertinggi sejak Juli 2020 dan naik dari inflasi Juni sebesar 2,5 persen yoy.

Pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai sebesar US$1,176 miliar atau setara dengan Rp16,8 triliun.

Konflik antara China dan Taiwan diperkirakan akan memicu eksodus industri, untuk itu Indonesia bersiap menjaring peluang.

Perusahaan pelayaran tengah mencari alternatif China menanggapi kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan dengan latihan militer.

China menyetop impor sejumlah barang dari Taiwan sebagai reaksi atas kedatangan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau tersebut.

Dalam jangka pendek, kendala utama untuk industri baja adalah proyek properti yang belum selesai di tengah gelombang boikot KPR baru-baru ini.

Beberapa isu lainnya ikut diangkat imbas inflasi terhadap emiten konsumer, nasib bendungan era Jokowi, krisis properti di China hingga lonjakan impor kapal.

Indeks saham pengembang properti Bloomberg Intelligence turun sebanyak 2,3 persen ke level terendah sejak 16 Maret

Krisis properti China menyebabkan pembangunan properti macet dan memicu aksi boikot pembayaran KPR di lebih dari 90 kota.